Pemerintah Dituntut Sediakan Pupuk

123

TEMANGGUNG–Memasuki musim tanam tembakau, para petani di wilayah Kabupaten Temanggung mengalami kendala kelangkaan pupuk. Para petani meminta agar pemerintah setempat menyediakan pupuk untuk kebutuhan pratanam, pascatanam dan perawatan rutin. Tidak hanya petani, sejumlah ormas juga menyerukan hal serupa.
“Kami harus membeli pupuk di luar kota, dan itu harganya tidak murah. Belum lagi biaya ongkos kirim yang tinggi. Kalau tidak kami harus membeli pupuk pengganti yang tidak bersubsidi dengan harga berkali-kali lipat,” keluh Rahmat, 40, salah seorang petani tembakau di Desa Kledung, Kecamatan Kledung.
Menurutnya, kebutuhan pupuk memasuki musim tanam tembakau sangat tinggi, khususnya untuk urea dan ZA di samping pupuk kandang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk mendapatkan ZA yang mengalami kelangkaan, para petani harus membeli ke Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Kendal dan Semarang. “Itu harganya sudah tinggi,” katanya.
Apabila tidak, para petani harus memilih menggunakan fertilla dengan harga yang berkali lipat dari harga pupuk ZA bersubsidi. Penggunaan pupuk tersebut sangat penting untuk menunjang hasil produksi tembakau di wilayahnya. “Kami harap ada solusi karena pupuk sangat penting bagi kami,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan PC GP Ansor Temanggung, anggota organisasi paramiliter Nahdlatul Ulama ini sebagian besar berasal dari kalangan petani. Hal tersebut membuat pihaknya menuntut secara organisatoris agar pemerintah bertanggung jawab atas kelangkaan pupuk yang terjadi di daerah ini. “Pemerintah harus menyediakan,” kata Ketua PC GP Ansor Temanggung, Yami Blumut.
Anggotanya dan masyarakat membutuhkan pupuk sebelum disiangi, berupa pupuk urea atau ZA untuk memacu pertumbuhan tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan vegtatif. “Pada masa pertumbuhan vegetatif sangat dibutuhkan unsur hara seperti yang terdapat pada urea dan ZA atau pupuk kandang,” terang alumni Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
Pihaknya meminta pemerintah segera mengambil tindakan berupa operasi pasar untuk menjamin ketersediaan pupuk di lapangan. Sebab, kebutuhan pupuk yang tinggi dapat menyebabkan harga pupuk mengalami kenaikan tajam. “Pupuk kan barang bersubsidi dan itu diatur pemerintah, pemerintah harus bertanggungjawab apabila terjadi kenaikan di atas ambang batas toleransi, termasuk kelangkaan,” tuntutnya.
Ia secara eksplisit juga menuntut kepada Bupati Temanggung, Bambang Sukarno yang pada musim kampanye berjanji akan melakukan upaya pembelaan terhadap petani. Melalui pengadaan pupuk dan solusi kelangkaan yang terjadi merupakan wujud nyata pembelaan. “Buktikan dengan melakukan aksi nyata,” tuntutnya. (zah/lis)