Sikap Para Petani Tembakau Terhadap Rencana Ratifikasi FCTC

Petani tembakau di Jawa Tengah mengajukan petisi kepada Bupati Temanggung dan Gubernur Jawa Tengah berisi pernyataan sikap terhadap ratifikasi framework convention on tobacco control (FCTC). Petisi tersebut berisi penolakan agar Bupati dan Gubernur menyetujui produk hukum yang dibuat WHO tersebut.

ABAZ ZAHROTIEN, Temanggung

Para petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati) merupakan gabungan sejumlah lembaga, antara lain Karya Tani Manunggal (KTM) Temanggung, Serikat Petani Tembakau Lereng Prau (SPTLP) Kendal, Paguyuban Petani Tembakau dan Cengkeh (PPTC) Semarang, Organisasi Petani Merapi Merbabu (OPMM) Boyolali, Serikat Tani Klaten (STAK), Paguyuban Petani Tembakau Demak (PPTD), Serikat Petani Tembakau Tidar Magelang (SPT2M), Paguyuban Petani Grobogan (PPG), Gerbang Tani Batang dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah. “Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menolak ratifikasi FCTC karena ratifikasi FCTC menjadi ancaman bagi para petani tembakau dan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,” kata Ketua KTM Temanggung, Budiyono Hardiman.
Ia menegaskan, penolakan yang dilayangkan Gemati bersifat tegas. Menurutnya, pemerintah jangan sampai mengakomodir FCTC karena berbahaya bagi kelangsungan hidup para petani tembakau. Dari sisi keuangan, dinilai akan mengurangi pendapatan akibat faktor pergantian komoditas. “Padahal di lereng Sumbing kalau musim kemarau hanya tembakau yang bisa hidup,” terangnya.
Koordinator Gemati Sri Murtopo mengatakan, pihaknya melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang menolak aksesi kerangka kerja pengendalian tembakau dari WHO tetap akan melanjutkan roadmap industri tembakau hingga 2025. “Kami mendukung pemerintah menolak aksesi FCTC yang berpotensi mengakibatkan dua juta petani tembakau kehilangan sumber penghidupan,” katanya.
Ia mengatakan, FCTC mendorong negara anggotanya untuk mengganti tembakau dengan tanaman yang lain. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat tidak hanya tembakau yang akan terpengaruh FCTC, tapi juga komoditas cengkih, pabrik rokok hingga buruh rokok. “Artinya banyak yang akan dirugikan,” katanya.
Menurutnya, tembakau merupakan komoditas pertanian yang sudah turun temurun dibudidayakan di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di samping itu tembakau meruipakan tanaman yang sangat cocok di iklim tropis seperti Indonesia,  khususnya di beberapa daerah yang melarang,” katanya.
Ia mengatakan, setelah menyelesaikan naskah petisi tuntutan, pihaknya akan meminta tanda tangan dari masing-masing organisasi dan peguyuban untuk mengajukan penolakan ke Bupati Temanggung dan Gubernur JawaTengah. (*/ton)