Kota Surakarta Kembali Raih Predikat WTP

101

WATUGONG – Kota Surakarta kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2013. Peringkat tersebut telah diraih secara berturut-turut sejak tahun 2011.
Hal tersebut terungkap pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 pada pemerintah Kabupaten Pemalang, Wonogiri, Karanganyar, dan Kota Surakarta di kantor BPK RI Perwakilan Jateng Jalan Perintis Kemerdekaan No175, Semarang, Rabu (14/5). Tiga kabupaten lainnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Kepala BPK RI perwakilan Jateng Ignasius Bambang Adiputranta dalam sambutannya membeberkan, sesuai pasal 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa opini yang diberikan oleh pemeriksa didasarkan pada beberapa kriteria. Yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
”Hal ini merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab BPK dalam mengemban amanat UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan,” ungkapnya di depan para pejabat yang mewakili masing-masing daerahnya.
Bambang menambahkan, atas berbagai kelemahan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para bupati dan jajaran supaya segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi disampaikan.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dalam sambutannya mengajak kepada semua pihak untuk melestarikan hal-hal yang baik dan selalu bergandeng tangan dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik. ”Jangan sampai nantinya ada yang di-ciduk oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lantaran melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. (fai/ton/ce1)