WONOSOBO – Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, atau biasa disebut dengan UU Desa, jajaran pemerintahan desa dituntut untuk berbenah. Salah satu yang mendesak untuk dibenahi adalah terkait kinerja aparatur desa, mulai dari Kades, Sekdes, Kasi, hingga para Kadus.
“Kinerja segenap aparat pemangku kewenangan di desa tersebut, akan menjadi kunci utama, terutama dalam menyikapi beberapa implementasi terkait diberlakukannya UU Desa, paling lambat pada Tahun 2015 mendatang,” kata Camat Sukoharjo Mulyono saat mengumpulkan seluruh aparat pemerintahan desa untuk diberikan materi pendukung peningkatan kapasitas pelayanan, Rabu (14/5).
Mulyono menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pejabat di desa, agar senantiasa berusaha memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Jumlah perangkat desa yang hadir 190 orang aparat desa se-Kecamatan Sukoharjo,”katanya
Menurut Mulyono forum itu juga menjadi media untuk sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa serta Perangkat Desa.
Kabag Tata Pemerintahan Setda Giri Atmoko mengemukakan, aparatur desa harus mampu memahami secara komprehensif, baik UU Desa maupun Perbup tentang hari kerja tersebut. “Dengan semakin meningkatnya pemahaman di kalangan perangkat desa, kami berharap profesionalisme dan kinerja pun akan terangkat,”katanya.
Hal tersebut, kata Giri, penting mengingat mereka juga dituntut untuk bisa cakap dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait persoalan strategis seperti pengelolaan keuangan desa.
Kepala Bidang Perangkat Desa Bapermasdes Retno Eko Syafariati menjelaskan, terkait Perbup Nomor 42 Tahun 2014, para perangkat perlu mengerti secara lebih mendalam, terhadap tugas pokok dan fungsinya. Dengan berlakunya Perbup Nomor 42 itu, para perangkat desa juga diwajibkan untuk masuk kantor setiap hari, mulai Senin sampai Sabtu. Bagi perangkat yang akan meninggalkan kantor pada hari-hari kerja wajib, diwajibkan membuat surat izin kepada Kepala Desa, dan bagi Kades, wajib membuat surat izin kepada Camat.
“Sanksi bagi aparat yang tidak masuk tanpa keterangan yang jelas selama 6 hari dalam sebulan. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan tunjangan tambahan penghasilan,” katanya. (ali/ton)