DEMAK — Kasus dugaan korupsi yang terjadi di BPR BKK Wonosalam, tidak boleh terulang. Karena itu, perlu adanya pengawasan secara internal atas BPR BKK terkait maupun terhadap BUMD yang lain.
Tujuannya, agar tak ada celah lagi bagi pegawai yang bermain-main menyalahgunakan wewenang dalam bekerja. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Pansus A DPRD Demak, A Rifai, terkait pembahasan evaluasi BPR BKK dalam rapat pansus.
Menurut Rifai, perlu ada sanksi tegas bagi pihak terkait, termasuk pengawas BPR BKK. ”Pengawasan itu penting, supaya tidak terjadi kebocoran. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” ingatnya.  
Seperti diketahui, Kejari Demak sebelumnya sudah beberapa kali menyidangkan kasus dugaan korupsi BPR BKK Wonosalam Demak di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang. Ada empat terdakwa yang disidangkan. Yakni, Irfani, Sukisno, Sunaryo serta sidang in absentia terhadap Sugiarto.
Mereka adalah mantan karyawan BPR BKK Wonosalam. Dalam kasus itu, mereka dianggap bersalah, karena menjalankan kinerja tidak sesuai standar operasional dan prosedur (SOP).
Selain soal BPR BKK, Pansus A DPRD Demak juga membahas tentang unit-unit usaha yang ditangani atau dikelola oleh Perusda Anwusa.
Menurut Rifai, perlu adanya langkah baru yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, operasional perusahaan tidak membebani APBD. Sebaliknya, bisa memberikan kontribusi kepada daerah secara signifikan. (hib/isk/ce1)