Dugaan Korupsi Bantuan BSM
 
MANYARAN – Dua mantan pegawai Kantor Pos Sukoharjo, Sulistyanto Catur Idnardiarso dan Dyah Kusumaningsih yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2009-2010 sebesar Rp 3,4 miliar mengaku keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sukoharjo. Jaksa menuntut mereka dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Penasihat hukum terdakwa Zainal Abidin menegaskan, tuntutan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa hanya sebagai korban. Alasannya, terdakwa tidak punya niatan untuk memperkaya diri sendiri sebagaimana tuntutan jaksa. ”Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan Rp 1 pun. Seluruh hasil tindak pidana korupsi dinikmati mantan Kadisdik Sukoharjo Djoko Raino Sigit yang juga terpidana dalam perkara ini,” ungkapnya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (14/5).
Zainal menambahkan, secara logika hukum, Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri. Karenanya, kliennya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana korupsi. ”Terdakwa tidak melakukan tindak pidana, melainkan hanya pelanggaran administrasi. Terdakwa hanya melanggar juklak (petunjuk pelaksanaan),” imbuhnya.
Hal yang sama juga berlaku bagi Dyah Kusumaningsih. Menurutnya, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi. Ia hanya melaksanakan keputusan atasannya. Oleh karena itu, ia minta kliennya dibebaskan murni dari dakwaan dan tuntutan. ”Ini memang terbukti, tapi bukan suatu tindak pidana,” tandas Zainal.
Seperti diketahui, Sulistyanto merupakan mantan kepala Kantor Pos Sukoharjo, sedangkan Dyah eks supervisor pelayanan kantor pos setempat. Keduanya didakwa terlibat korupsi atas pencairan dana BSM Kabupaten Sukoharjo. Dana itu seharusnya diambil sendiri oleh para penerima dengan datang langsung ke kantor Pos Sukoharjo. Kenyataannya, uang itu diambil dan diberikan ke mantan Kepala Disdik Sukoharjo atas persetujuan kedua terdakwa.
Atas perintah itu, Djoko menerima pencairan secara bertahap. Rinciannya, pada 27 Juli 2009 sebesar sekitar Rp 442 juta, 30 Juli (Rp 420 juta), 4 Agustus (Rp 442 juta), 7 Agustus (Rp 444 juta) dan pada 5 Agustus 2010 (Rp 1,6 miliar). Total yang diterima Djoko sebesar Rp 3,4 miliar lebih. Atas perbuataannya, kedua terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. (fai/ton/ce1)