Dugaan Korupsi APBD Rembang

”Proses auditing juga tergantung keyakinan auditor. Apakah perlu dilakukan konfirmasi atau tidak. Masak pom bensin mau dikonfirmasi.”


Ignasius Bambang Adiputranta
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng

WATUGONG – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jateng Ignasius Bambang Adiputranta meyatakan bahwa konfirmasi adalah salah satu metode yang dilakukan dalam melaksanakan auditing oleh BPK. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Namun, jika bukti sudah memadai, maka bisa dilakukan tanpa perlu melakukan konfirmasi.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim pada saat persidangan atas perkara dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Bambang menegaskan, dalam melakukan proses auditing terdapat standar-standar yang harus dilakukan oleh auditor. Menurutnya, dalam perkara Salim, pihaknya telah melakukan semua prosedur sebagaimana mestinya. ”Selain itu, dalam proses auditing juga tergantung keyakinan auditor. Apakah perlu dilakukan konfirmasi atau tidak. Masak pom bensin mau dikonfirmasi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (13/5) lalu Salim menyatakan sangat menyayangkan sikap BPK RI yang tidak pernah meminta konfirmasi terkait audit yang dilaksanakan. Menurutnya, hasil yang dilaporkan sangat tendensius dengan tuduhan. ”Seandainya dikonfirmasi saya yakin tidak akan ada temuan, yang berujung ke pengadilan. Saya yang dituduh, saya yang didakwa, tapi tidak pernah dimintai konfirmasi,” ungkapnya ketika itu.
Nyatanya pada tahun 2009, keluar hasil audit investigasi BPK RI yang menyatakan ada indikasi penyimpangan pengelolaan RBSJ. Yakni terjadi kerugian negara pembelian tanah siap bangun SPBU dan izin SPBU-nya dari PT AHK sebesar Rp 2,3 miliar dan pengelolaan SPBU Rp 1,8 miliar dengan hasil keuntungan dinikmati oleh PT AHK. Total kerugian negara adalah Rp 4,1 miliar. (fai/ton/ce1)