Perangkat Desa Usul Ubah Masa Pensiun

135

KENDAL—Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kendal meminta Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar mengubah masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun. Mereka juga menuntut jaminan kesehatan bagi para perangkat dan toleransi pendidikan perangkat.
Ketua PPDI Kendal, Chumaidi mengatakan, tuntutan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Bupati Widya Kandi Susanti.
“Oleh bupati, kami diminta agar tuntutan masalah masa jabatan disampaikan ke pusat, Jakarta. Jadi, perwakilan PPDI ke Dirjen PMD di Jakarta,” katanya, kemarin.
Chumaidi mengatakan, tuntutan pemberhentian atau usia pensiun berdasarkan pasal 118 dan pasal 53 UU Nomor 6 tahun 2014. Pasal itu menyebut bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena ada masalah tertentu.
“Atau, jika masa jabatan sudah lebih dari 20 tahun. Tapi, untuk penghentian karena usia– jika usianya telah genap 60 tahun–hal itu belum diatur,” jelasnya.
Soal kesehatan perangkat desa, ia juga menjelaskan, selama ini tidak ada jaminan kesehatan bagi perangkat desa maupun keluarganya.
Padahal, sesuai pasal 66 ayat 4 UU Desa disebutkan bahwa jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan pemerintah. 
“Dari penjelasan pasal tersebut, jelas masalah kesehatan perangkat desa juga semestinya dipikirkan oleh pemerintah pusat dan daerah.” (bud/isk)