Musim Tanam, Harga Pupuk Naik

10

KAJEN– Kenaikan harga pupuk saat musim tanam padi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, mulai meresahkan petani. Sebab, kenaikan harga pupuk, juga diimbangi dengan kenaikan upah buruh tanam, karena naiknya harga sembako.
Harga pupuk urea bersubsidi yang semula Rp 90 ribu, kini naik menjadi Rp 105 ribu per 50 kilogram. Pun,
pupuk majemuk NPK dari Rp 2.700/kg, naik menjadi Rp 3.200/kg.
Kenaikan harga pupuk cukup meresahkan, meski kenaikannya bervariasi.
Selain harga naik, kelangkaan pupuk juga kerap terjadi. Akibatnya, petani kadang membeli pupuk dengan harga di atas rata-rata.
Carmani, 45, petani warga Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, menuturkan, kenaikan harga pupuk– termasuk pupuk urea bersubsidi–sangat merugikan petani. Sebab, pada saat bersamaan, upah buruh tanam juga ikut naik.
Kenaikan upah buruh tanam, karena naiknya harga sembako pada musim penghujan.
”Kalau harga pupuk kita bisa antisipasi, karena kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun untuk upah buruh tanam yang semula Rp 45 ribu kini menjadi Rp 60 ribu per hari,” ungkap Carmani.
Carmani mengatakan, naiknya harga pupuk dan upah tanam, maka berimbas pada harga gabah yang yang juga ikut naik. Hal itu untuk menutup kerugian sebelumnya.
Namun, kenaikan harga gabah, tidak sebanding dengan kenaikan harga pupuk dan ongkos tanam. “Kenaikan pupuk urea dari Rp 90 ribu per 50 kg, kini menjadi Rp 105 ribu hingga 126 ribu, sangat membebani petani. Terlebih, upah buruh pun ikut naik.”
Sayuti, pengurus HKTI Kabupaten Pekalongan, mengatakan, pihaknya prihatin dengan kenaikan harga pupuk. Menurut Sayuti, Pemkab semestinya bisa membantu petani agar tak selalu pada posisi yang dirugikan, dengan adanya kelangkaan dan kenaikan harga pupuk.
”Kalau upah buruh tanam juga ikut naik, itu wajar karena saat ini harga sembako juga naik, namun harga pupuk yang selalu naik di saat musim tanam, itu sangat memperihatinkan,” kata Sayuti.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Pekalongan, Sumarno, menjelaskan, kenaikan harga pupuk karena adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Yaitu, Permentan Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 2012.
Menurut Sumarno, Permentan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga Pemkab Pekalongan, tidak mampu berbuat banyak. ”Kami hanya bisa berkoordinasi. Untuk menurunkan harga pupuk jelas tidak mungkin.”
Sumarno menyarankan petani untuk tidak terlalu tergantung dengan pupuk berbahan kimia. Sudah saatnya petani beralih ke pupuk organik. ”Seharusnya petani melakukan variasi dengan menggunakan pupuk organik.” (thd/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here