Empat Perdes Dibidik Kejari

108

Tak Kunjung Setor PBB ke Pemkab

SRAGEN–Diduga menyelewengkan dana pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), empat perangkat desa (perdes) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, kemarin (13/5). Bahkan, salah satu Kepala Dusun (Kadus) Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, JM, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejari.
Tidak hanya JM, seorang Kadus Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe, berinisial SH juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dinilai menunggak pembayaran pajak Rp 96 juta akibat belum disetorkan kepada pemerintah daerah.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sragen Yasin Joko Pratomo mengakui telah melakukan penyelidikan kasus penunggakan pajak PBB. Setidaknya ada empat kasus yang masuk ke kejari. ”Satu di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka,” papar Yasin, kepada wartawan.
Menurut dia, tunggakan pajak PBB di Sragen terbilang tinggi. Lantaran dari 20 kecamatan, tunggakan PBB terjadi di 16 kecamatan yang ada. Sedangkan kasus yang ditangani dengan tunggakan pajak tersebut mencapai ratusan juta rupiah. ”Namun setelah kami tetapkan tersangka, banyak perangkat desa yang telah melunasi tunggakan PBB mereka,” papar Yasin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DP2K AD) Sragen Untung Sugihartono mengatakan, penarikan pajak pada 2013 awalnya ditargetkan hanya Rp 12,5 miliar. Namun dari realisasi di lapangan, untuk tahun kemarin berhasil mencapai Rp 19 miliar.
”Pemasukan itu merupakan dari tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Penarikan yang dinilai besar, setelah sejumlah penunggakan pajak memang kami bekerja sama dengan kejaksaaan untuk ikut menarik dari tangan para petugas penarik PBB,” jelasnya. (in/un/ida)