Viability Gap Fund

Oleh:
H. Sri Sulistyanto
Staf Pengajar FEB Unika Soegijapranata Semarang

KEBUTUHAN investasi untuk infrastruktur publik di Indonesia memang tidak main-main. Bagaimana tidak, besarnya mencapai, untuk periode 2010-2014, Rp 2.000 triliun. Baik untuk air minum dan sanitasi, permukiman, transportasi, kesehatan, maupun pendidikan. Masalahnya, anggaran yang ada, baik di pusat maupun daerah, ternyata tidak mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan itu. Karenanya tidak mengherankan jika pemerintah pun mencoba menggandeng pihak swasta untuk terlibat dalam berbagai proyek tersebut.
Karena itu pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, menyiapkan skema kerja sama yang menyinergikan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur publik. Skema ini mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama investasi itu. Baik di bidang pendanaan, kelembagaan, maupun operasional. Khususnya dari aspek financial benefit-nya. Sebagai konsekuensi keterlibatan swasta yang profit oriented.
Keterlibatan swasta ini bertujuan agar proyek pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur publik dapat dilakukan oleh pihak yang lebih kompeten dan profesional. Harapannya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
Sementara fokus pemerintah adalah menyiapkan regulasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Karena, bagaimanapun, tanggung jawab penyediaan infrastruktur publik memang tidak bisa dilepaskan dari tangan pemerintah (public obligation). Namun demikian, konsekuensi dari keterlibatan swasta tersebut, tarif pelayanannya pun (charge of service) menjadi relatif lebih mahal. Karena kini mesti memperhitungkan semua pengeluaran. Baik investasi maupun operation and maintenance-nya.
Itu berbeda dengan saat masih ditangani pemerintah. Di mana seluruh pembiayaan ditanggung negara. Sehingga tarif bisa ditentukan sesuai dengan kemampuan (ability to pay) dan kemauan masyarakat (willingness to pay). Bahkan bisa diberikan secara cuma-cuma. Inilah yang mendorong pemerintah menyusun skema viability gap funding (VGF). Yang menjembatani kesenjangan antara harapan swasta dan masyarakat. Di mana swasta menginginkan investasinya kembali disertai dengan return yang layak. Sementara masyarakat membutuhkan layanan yang terjangkau.
Dengan skema ini, swasta dan pemerintah bisa berhitung berapa dana yang mesti disediakan oleh kedua belah pihak. Agar tarif pelayanan tetap masih dalam jangkauan kemampuan masyarakat. Namun tetap bisa memberikan keuntungan yang layak bagi swasta.
Artinya, dengan skema VGF, pemerintah tetap bisa mengontrol proses penentuan tarif pelayanan satu infrastruktur publik tertentu. Meski, konsekuensinya, harus menutup sebagian pengeluarannya. Yakni sebesar intervensinya terhadap proyek bersangkutan. Meski tetap harus menyediakannya, skema VGF memungkinkan jumlah subsidi yang diberikan pada masyarakat relatif lebih kecil dibanding sebelumnya. Dan yang perlu digarisbawahi, pengelolaan infrastruktur publik pun bisa bakal jauh lebih dan profesional.
Tidak seperti sebelumnya, di mana banyak infrastruktur publik yang cenderung ”mangkrak”, seperti rusunawa, ruang terbuka hijau, dan sebagainya di berbagai daerah. Karena dikelola langsung oleh pemerintah yang kapasitas dan kompetensinya memang bukan dibidang itu.
Sekarang, yang penting, di balik semua rencana itu, masyarakat sebagai konsumen utamanya, harus segera diinisiasi bahwa keterlibatan pihak swasta pasti bakal membawa konsekuensi terhadap proses pengelolaan berbagai infrastruktur publik tersebut. Bukan hanya terhadap tarif pelayanannya. Tapi juga dari segi yang lain, khususnya peraturan pemanfaatannya. Yang bakal disiapkan, dilaksanakan, dan diawasi oleh swasta. Yang pasti sangat memperhitungkan cost-benefit-nya, khususnya dari aspek finansial. (*)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here