Hidup di kampung yang bersebelahan dengan tempat prostitusi, jadi dilema tersendiri. Anak-anak dikhawatirkan akan matang sebelum waktunya. Aroma esek-esek pun makin tak nyaman bagi aktivitas lingkungan kampung.

BANDUNGAN merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang berada di lereng Gunung Ungaran. Sejak dulu, Bandungan sudah dikenal sebagai lokasi wisata alam, sehingga kerap menjadi jujukan para wisatawan.
Seiring perkembangan zaman, Bandungan sudah menjadi kota metropolis yang dipenuhi bisnis hiburan malam. Ratusan hotel menyediakan kamar untuk seks bebas. Puluhan rumah karaoke tumbuh subur. Pun, panti mandi uap plus-plus hingga prostitusi digelar bebas di sana.
Toh, pemkab maupun warga, keberatan ketika Bandungan disebut sebagai wilayah lokalisasi pekerja seks komersil (PSK). Faktanya, banyak dijumpai PSK maupun Pemandu Karaoke (PK) plus-plus yang melayani lelaki hidung belang. Bahkan, praktik prostitusi itu sudah berlangsung lama sejak 1970-an.
Keberadaan PSK dan PK, selama ini tinggal di rumah-rumah kos yang disewakan warga. Hanya saja, mereka dilarang melakukan hubungan seks di rumah kos. Ada juga rumah-rumah yang sengaja disewa oleh mucikari untuk memamerkan para PSK-nya.
Biasanya, pria-pria hidung belang bertransaksi di rumah-rumah tersebut; dan eksekusi di hotel-hotel yang ada di sekitar Bandungan.
“Di Kecamatan Bandungan, ada sekitar 56.000 jiwa, hotel ada sekitar 147 hotel dan 60 persen milik warga asli Bandungan. Sedangkan karaoke ada sekitar 50, terbagi 5 karaoke besar dan 10 karaoke kecil, dimiliki warga asli Bandungan. Sementara itu, panti mandi uang dan kos-kosan pekerja seks ada puluhan dan dimiliki warga sini. Semua itu tersebar berada di tengah-tengah pemukiman warga,” tutur Camat Bandungan, Nanang Saptyanto.
Di Bandungan, ada sekitar 21 pengusaha rumah kos penyedia pekerja seks. Dari 21 orang tersebut, sedikitnya 107 pekerja seks tinggal di sana. Kemungkinan, angkanya jauh lebih banyak lagi, karena ada yang tidak mendaftarkan diri atau liar. Belum lagi, panti mandi uap terselubung yang jumlahnya mencapai  18 rumah.
Dikatakan terselubung, karena tidak ada mandi uap di sana. Melainkan, rumah-rumah kos pekerja seks. Total karyawati mandi uap ada 121 orang. Sedangkan total pekerja seks di Bandungan yang tercatat, ada 228 orang. Belum lagi, jumlah PK yang jumlahnya ratusan; dan bisa diajak kencan plus-plus.
Jika masuk ke kawasan Kalinyamat, Bandungan, sebagai jantungnya prostitusi di sana, maka hotel, rumah kos, dan rumah penampungan PSK maupun PK berada di tengah-tengah permukiman warga.
Mereka berbaur dengan masyarakat, sehingga terkesan masyarakat Bandungan sudah terbiasa. Bahkan, masyarakat sudah menganggap keberadaan mereka seperti sebuah berkah.
Perekonomian masyarakat meningkat, karena bisa menyewakan rumah, kamar, berjualan pulsa, buka salon, dan membuka warung makan.
Kerap dijumpai, anak-anak pemilik rumah kos berbaur dengan para PSK dan PK; serta para hidung belang. Sudah pasti, anak-anak mereka pun menjadi terbiasa dengan aroma seks bebas.
Bahkan, sulit untuk membedakan rumah warga dengan rumah penyedia prostitusi. Perbedaannya, baru terasa ketika masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu terlihat banyak wanita pekerja seks.
“Di sini, tidak ada lokalisasi, tapi praktik prostitusi ada, karena fasilitasnya juga ada, seperti hotel. Juga, anak-anak kos dan karaoke. Adanya PK, tidak menutup kemungkinan melakukan praktik prostitusi terselubung,” tutur Lurah Bandungan, Adiarso.
Meski begitu, banyak masyarakat yang mulai resah dengan keberadaan praktik prostitusi di Bandungan. Sebab, saat ini para PSK maupun PK sudah mulai eksodus, untuk tinggal di wilayah di sekitar Bandungan.
Tujuannya, tidak lain untuk menghindari biaya kos yang mahal. Sebab, di Bandungan biaya kos satu kamar Rp 350 ribu-Rp 700 ribu/bulan. Alasan lain, untuk menghindari ketatnya aturan yang harus dipatuhi saat tinggal di Bandungan. Akibatnya, praktik seks bebas di sejumlah rumah kos kerap terjadi.
“Kondisi seperti itu memang sangat mengganggu lingkungan masyarakat. Bahkan, gugatan cerai di Bandungan mayoritas karena perselingkuhan dengan pekerja seks atau pemandu karaoke. Keluhan juga masuk dari masyarakat, utamanya para ibu-ibu. Mereka khawatir anak-anaknya terpengaruh kehidupan para PSK dan PK. Kami juga memantau banyak anak-anak usia dini yang sudah mengenal seks, bahkan ada yang sampai hamil di luar nikah,” beber Adiarso.
Seorang pemilik warung makan di Bandungan, Hartanti, 39, bercerita, sekalipun lokasi warung makannya jauh dari kawasan prostitusi, namun banyak pengunjung warungnya yang tetap mengecap bahwa kawasan tersebut termasuk dunia hiburan dan seks.
Bahkan, pernah ada pengunjung yang genit dan menggodanya. Tak jarang, kata Hartanti, pengunjung warungnya, meminta untuk dicarikan penduduk lokal yang bisa diajak ngeseks.
“Kerap ada pembeli yang sering bilang, walah neng Bandungan yo podo ae, mbak. Dia menilai semua orang Bandungan sama dengan PSK atau PK yang gampangan. Padahal, tidak semua seperti itu. Memang ada warga sini yang katut jadi PSK atau PK,” kata Hartanti.
Hartanti pun mengaku mulai resah dengan keberadaan rumah kos pekerja hiburan yang sudah mulai menjamur di lingkungan tempat tinggalnya. Ia khawatir akan mempengaruhi mental anak-anak warga di sekitarnya.
Sebab, tak jarang para pekerja hiburan berseliweran di kampung mengenakan pakaian yang tidak pantas. Tak jarang pula, mereka keluar masuk kamar kos dengan pria yang bukan suaminya.
“Tentu saja saya khawatir, kalau anak-anak jadi terpengaruh hal-hal negatif. Sehingga dua anak saya, saya sekolahkan di Ambarawa. Agar jarang melihat dunia hiburan di Bandungan. Pulang sekolah, les musik di Ambarawa. Selain itu, membentengi dengan agama. Tujuannya, agar anak-anak tidak sempat berpikir hal-hal negatif yang ada di Bandungan. Semestinya, RT atau RW atau pihak pemkab memberikan aturan ketat,” kata Hartanti.
Seorang pekerja seks—sebut saja Evelin, 24, (bukan nama sebenarnya), asal Jawa Barat—mengaku lebih suka tinggal di rumah kos di Bandungan, daripada di perkampungan di pinggiran wilayah Bandungan.
Ia beralasan, akan jauh lebih mudah dicari pelanggannya. Ketatnya aturan bagi Evelin tidak menjadi masalah. Hal itu, kata dia, sudah menjadi kewajibannya ketika tinggal di sana.
“Di sini (Bandungan) pusatnya. Jadi, saya lebih suka di sini. Kalau diminta jimpitan untuk kegiatan warga ya tidak masalah, apalagi kita cari duitnya di sini. Yang penting, kita bisa menjaga diri baik perilaku maupun kesopanan saat tinggal di kampung. Sebab, kita tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat,” kata Evelin yang berwajah oriental itu.
Praktik prostitusi di Bandungan, tidak berbeda dengan di Tegalpanas (GP) yang berada di kawasan Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas dan Gembol di kawasan Bawen.
Hampir seluruhnya berada di tengah-tengah permukiman warga. Bahkan, di Gembol juga terdapat arena perjudian di tengah-tengarh permukiman warga dan lokasi prostitusi tersebut.

Pengawasan
Lalu, apa langkah yang telah dilakukan pemerintah terhadap prostitusi tersebut? Camat Bandungan, Nanang mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan bagi para pekerja hiburan. Termasuk, warga yang bermukim di antara para pekerja seks.
Pembinaan rutin dilakukan pada sejumlah pengusaha tempat hiburan, agar melokalisasi para pekerjanya, sehingga tidak berkeliaran. Upaya lain, melakukan kegiatan rutin keagamaan. Juga menata kembali aturan-aturan di lingkungan masyarakat paling bawah: RT dan RW.
“Kita sudah sering melakukan pembinaan terhadap para pekerja hiburan agar menjaga sikap, karena berada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pengusaha sudah kita minta agar melokalisir dengan menyediakan mess. Tapi, faktanya, ada pengusaha hiburan yang tidak mampu membuatkan mess. Sehingga pekerjanya tinggal di rumah kos yang ada di pinggiran wilayah Bandungan,” kata Nanang.
Pihaknya juga mendorong agar masyarakat turut melakukan pengawasan, jika ada pelanggaran. Ia mengklaim, saat ini sudah jarang pekerja hiburan berkeliaran mengenakan pakaian yang tidak pantas. Sebab, sudah ada kesepakatan jika ada yang keluyuran mengenakan pakaian tidak pantas, langsung diamankan di kantor untuk dibina.
“Jadi memang harus ada komitmen dari semua pihak, mulai ketegasan aparat penegak hukum dan Perda, termasuk kepedulian masyarakat,” ucap Nanang
Menurut Nanang, Bandungan harus segera dibenahi. Sehingga menjadi kawasan wisata keluarga yang nyaman dan sehat. Tidak dipungkiri, saat ini ada warga Bandungan yang bergantung pada dunia hiburan untuk menopang hidupnya.
Sehingga penataan dan penegakan aturan harus diwujudkan. Tujuannya, agar bisa berjalan beriringan dan tidak mencemari lingkungan sosial masyarakat.
“Kami juga berupaya mendorong agar imej Bandungan menjadi baik. Salah satu jalan, penataan kawasan wisata Bandungan sebagai wisata keluarga yang nyaman. Lalu, penataan dan penegakan aturan untuk menjaga ketertiban.”(tyo/isk)