Di Jembatan Timbang Klepu

UNGARAN–Jembatan Timbang (JT) Klepu, Kabupaten Semarang, Rabu (7/5) kemarin, menerapkan zero toleransi bagi pelanggar batas tonase kendaraan. Ratusan kendaraan angkutan barang yang melanggar batas tonase lebih dari 25 persen terpaksa ditilang. Proses pemeriksaan hingga tilang memakan waktu sekitar 4 menit per kendaraan. Akibatnya, terjadi kemacetan arus lalu lintas (lalin) di jalur utama Bawen-Ungaran karena banyak kendaraan yang antre untuk masuk JT. Kemacetan terjadi mulai Merakmati, Bawen hingga Jembatan Timbang Klepu sepanjang kurang lebih 2 km.
Kepala Seksi Pengawasan dan Operasional, Unit Pelayanan Perhubungan Salatiga, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Provinsi Jateng, Joko Setiawan, mengatakan, jembatan timbang Klepu sebelumnya tutup karena ada perbaikan jalan. Setelah JT dibuka, diterapkan tilang pada awak truk yang melanggar batas tonase. Selain tilang juga diterapkan denda bagi overloading di bawah 25 persen dari batas yang ditentukan.
“Sampai pukul 09.00 saja sudah ada 62 kendaraan yang di tilang. Satu jam bisa menilang sekitar 12 kendaraan karena proses tilang butuh waktu sekitar 4-6 menit. Insya’ Allah semua pelanggar kita tilang. Sedangkan yang overloading di bawah 25 persen kita denda retribusi sesuai Peraturan Daerah. Denda overloading di bawah 25 persen itu yang masuk kas daerah, sedangkan denda tilang itu masuk kas negara,” tutur Joko, Rabu (7/5) pagi kemarin.
Selain menerapkan tilang, petugas juga menerapkan denda bagi overloading di bawah 25 persen dari batas yang ditentukan. Setelah dilakukan tilang, awak truk diberi surat pengembalian muatan ke lokasi awal. Sebab, di kompleks jembatan timbang tidak memungkinkan untuk proses bongkar muat kelebihan muatan tersebut, karena tidak ada lahan.
“Idealnya kelebihan muatan harus diturunkan, tetapi kita tidak punya lahan, alat dan tenaga bongkar muatnya. Maka tidak bisa menurunkan muatan jadi ya ditilang dan diberi surat pengembalian muatan. Inilah kelemahan regulasi kita,” ungkap Joko.
Proses zero toleransi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan untuk masuk ke jambatan timbang. Bahkan antrean kendaraan mengular sepanjang sekitar 2 km, dari jembatan timbang sampai kawasan Merakmati, Bawen.
“Kemacetan lalulintas ini disebabkan antrean kendaraan untuk masuk ke sini (jembatan timbang, Red). Sebab, prosesnya yang tidak bisa cepat, karena harus ditimbang, lalu tulis tilang, dan ada yang protes. Jadi bisa molor waktunya, sehingga antreannya panjang. Apalagi kita keterbatasan lahan dan petugas,” imbuh Joko.
Menurut Joko, jika memang diterapkan sesuai aturan, maka harus ada pembenahan. Sebab, secara instrafuktur masih kurang. Idealnya harus ada lahan parkir, lahan penyimpanan kelebihan muatan, tenaga, dan alat bongkar muat karena pengemudi tidak akan mau membongkar sendiri. Selain itu, kata dia, perlu sistem baru untuk mencegah adanya pungutan liar, yakni mengurangi hubungan langsung awak truk dengan petugas.
“Misalnya, membuat sistem baru seperti pola parking system. Seperti pencet tombol keluar struk, dan langsung bayar denda. Tetapi itu butuh kebijakan dari pimpinan,” katanya.
Sementara itu, sejumlah sopir truk sangat mengapresiasi langkah petugas Jembatan Timbang Klepu yang melakukan tilang bagi pelanggar tonase. Seorang pengemudi truk pasir, Eko Bowo, 35, warga Bawen sangat mendukung langkah tersebut. Hanya saja, ia meminta pemerintah berlaku adil dengan menerapkan tindakan yang sama pada truk-truk pengangkut barang lainnya. Sebab, selama ini masih ada truk ekspedisi milik perusahaan besar yang tidak masuk ke jembatan timbang.
“Saya setuju sekali dengan pemberlakuan tilang bagi pelanggar. Jadi, bisa tertib, kalau dilaksanakan sangat bagus. Sehingga tidak ada lagi kelebihan tonase yang menyebabkan jalan jadi rusak dan kemacetan. Kalau ditimbang ternyata lebih dan diloloskan, percuma saja lebih bagus seperti ini lebih tertib,” kata Eko Bowo.
Pengemudi truk lainnya, Parminto, 50, warga Srubung, Bawen, mengatakan, dirinya kena tilang karena muatannya 11,2 ton, sementara batas muatan yang ditentukan hanya 7,5 ton. Parminto memaklumi karena dirinya melanggar ketentuan. Pihaknya berharap aturan itu diberlakukan selamanya dan tidak pilih-pilih.
“Kami minta berlaku adil, jangan hanya angkutan barang kecil saja yang harus ditimbang dan ditilang atau didenda. Itu masih ada truk-truk besar milik perusahaan besar, harusnya ditimbang. Selama ini mereka tidak ditimbang, ini kan tidak adil. Jangan hanya kami orang-orang kecil yang diberlakukan seperti ini,” ungkap Parminto.
Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membantah isu adanya backing oknum TNI/Polri di Jembatan Timbang Klepu. Termasuk isu mengalirnya uang pungli ke oknum anggota TNI/Polri. Bantahan tersebut disampaikan Ganjar saat melakukan sidak di Samsat Kendal, Rabu (7/5) siang.
Menurutnya, tidak ada backing baik dari oknum TNI/Polri di Jembatan Timbang Klepu. Bahkan, Ganjar mengaku mendapat dukungan penuh dari Pangdam IV/Diponegoro Mayjend TNI Sunindyo dengan langkah yang dilakukannya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di jembatan timbang.
“Kata siapa itu. TNI aja telpon aku, Pak Pangdam bilang ‘Tak bantu pak’ gitu. Kasih saja datanya. Pak Pangdam saja backing saya, ‘Tak dukung pak’. Jangan ada spekulasi. Jangan katanya, tunjuk orangnya, kasih ke saya,” tegasnya. (tyo/yud/jpnn/aro)