Pejabat Takut Jadi Panitia Proyek Fisik

136

Khawatir Tersangkut Masalah Korupsi

DEMAK-Pejabat di lingkungan Pemkab Demak yang menjadi panitia proyek atau pejabat pembuat komitmen (PPKom) ketakutan menjalankan tugasnya. Mereka khawatir tersangkut kasus korupsi. Ini setelah beberapa PPKom dalam proyek fisik disidik pihak Kejaksaan. Bahkan, ada pula yang ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi hal itu, Bupati Demak, Dachirin Said menegaskan bahwa pejabat apapun dalam menjalankan kinerjanya tetap ada risiko.
Kendati demikian, seorang pejabat tidak perlu khawatir terjerat kasus korupsi bila dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ada.
“Saya sendiri sebagai bupati juga penuh risiko. Aku yo wedi (takut, red). Tapi, semua itu harus dipahami bahwa segala sesuatu ada risikonya. Apa yang kita lakukan kadang tidak terlihat benarnya sama sekali. Kita merasa selalu salah. Namun, yang penting kita bisa pegang adalah rambu-rambu sehingga tidak perlu takut dalam menjalankan tugas,” ujar bupati.
Dia mengatakan, dalam beberapa hari ini pejabat calon petugas pengadaan barang dan jasa dari masing-masing Satuan Perangkat Daerah (SKPD) menjalani pendidikan pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Karangtengah.
Kepala Kantor Diklat, Hadi Waluyo mengatakan bahwa diklat barang dan jasa itu diikuti sebanyak 101 pejabat atau pegawai dari tenaga fungsional di lingkungan SKPD Pemkab Demak. “76 orang di antaranya belum punya sertifikat. Dan lainnya sudah punya sertifikat tapi perlu perpanjangan,” ujarnya.  
Hadi mengatakan, pada tahun sebelumnya, pejabat yang mengikuti diklat banyak yang tidak lulus. Tahun lalu, yang ikut diklat pengadaan barang dan jasa ada 100 orang. Tapi, yang lulus hanya 2 orang. Ini terjadi, karena di antara mereka memang tidak ingin lulus karena takut atau khawatir jika lulus dan punya sertifikat justru akan menjadi panitia pengadaan. “Makanya, agar tidak terjadi lagi seperti itu, kami buat surat pernyataan agar peserta bersungguh-sungguh ikut diklat,” katanya.  
Menurutnya, pejabat yang ikut diklat akan memperoleh sertifikat sebagai peserta dari Pemkab dan sertifikat keahlian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta. “Dengan sertifikat keahlian ini, mereka bisa menjadi panitia proyek lelang,” katanya. (hib/ida)