SALATIGA—Penagihan klaim RSUD Kota Salatiga ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) mengalami ketersendatan. Pasalnya, tagihan pelayanan RSUD ke BPJS yang belum terbayarkan mencapai Rp 7 miliar.
“Program BPJS harus dievaluasi karena bisa membuat bangkrut RSUD. Salah satunya adalah basis sistem yang berbeda antara RSUD dengan BPJS,” terang Badan Pengawas RSUD Sri Mulyono Selasa (6/5).
Dengan kondisi tersebut, tagihan atau klaim yang diajukan oleh RSUD tidak bisa segera terbayarkan karena harus melalui tahap validasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Paling tidak 2–3 bulan setelah pengajuan klaim ke BPJS.
Lebih jauh pria yang dikenal sebagai pengusaha ini menuturkan, beberapa permasalahan yang menjadikan klaim melonjak adalah perbedaan persepsi di masyarakat. Banyak yang menilai jika sudah ditanggung asuransi maka bisa mendapatkan semua jenis pelayanan. “Misalnya ada yang sakit flu, tetapi minta dilakukan tes jantung, paru dan lain sebagainya yang di luar jangkauan BPJS. Otomatis ini bisa membuat tagihan layanan menjadi meningkat,” ujar Mulyono. Hal itu membuat RSUD kelebihan beban keuangan. Belum lagi adanya disposisi dari oknum pejabat terhadap pasien tertentu agar mendapatkan pelayanan medis gratis.
Direktur RSUD Agus Sunaryo saat dikonfirmasi membantah masalah tersebut. Ia menyatakan jika kondisi keuangan rumah sakit saat ini baik–baik saja dan tidak ada permasalahan apapun. “Kondisi keuangan saat ini baik saja dan tidak ada masalah apapun,” terang Agus melalui Kabag Humas Pemkot, Adi Setiarso.
Sementara itu, kalangan dewan meminta kepada RSUD bertindak profesional dan tanpa mengabaikan fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk tetap menjaga RSUD berjalan tanpa masalah. “Semua harus seimbang. Jangan sampai klaim membuat bangkrut RSUD,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Salatiga Septa Maya Hidayati. (sas/ton)