PNS Dihukum Percobaan Tiga Bulan

162

Ikut Kampanye Parpol

WONOSOBO –  Seorang guru SMA 1 Sapuran Agus Hermawan, terdakwa kasus dugaan  terlibat dalam kampanye pada 16 Maret lalu dalam kampanye terbuka Partai Demokrat, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Pegawai negeri sipil (PNS) ini,  divonis bersalah dengan pidana 3 bulan kurungan, dengan masa hukuman percobaan selama 6 bulan.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Wonosobo Fifin Eko Haryanti, pihaknya sudah menerima putusan banding yang dilakukan oleh JPU ke Pengadilan Tinggi Semarang. Putusan banding tindak pidana pemilu terdakwa Agus Hermawan dinyatakan bersalah melanggar pasal 278 jo 86 ayat (3) UU No 8 Tahun 2012, yakni setiap PNS dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.
“Banding ini dilakukan, karena keputusan di Pengadilan Negeri Wonosobo, terdakwa terbukti melakukan tindakan, namun dianggap tidak melanggar tindak pidana,” katanya.
Kata Fifin, Pengadilan Tinggi, menerima permintaan banding dari JPU pada Kejaksaan Negeri Wonosobo. Isinya, membatalkan putusan PN Wonosobo 16 April 2014 No : 28/Pidsus/2014/PN Wsb yang dimintakan banding tersebut. Dalam putusan, PT menyatakan terdakwa Agus Hermawan, S.Pd bin Tambah Hadi Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai seorang PNS telah ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu 2014.
“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa, dengan pidana kurungan selama 3 bulan denda Rp 1 juta. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak usah dijalani kecuali apabila sebelum waktu 6 bulan berakhir masa percobaan ada penetapan lain yang menyatakan terdakwa melanggar hukum,”kata Fifin membacakan salinan putusan.
Selain itu, kata Fifin, dalam salinan putusan juga disebutkan, menetapkan barang bukti berupa 2 buah kaus dengan ciri-ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan “Beri bukti bukan janji SBY Ketua Umum Partai Demokrat” dan bagian belakang berlambang Partai Demokrat dengan bertuliskan “Progran Pro Rakyat”, Raskin, BOS, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS terus tingkatkan kesejahteraan rakyat.
“Selain itu, membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,” ujarnya.
Fifin menambahkan, terdakwa Agus Hermawan dilaporkan Panwaslu karena pada 16 Maret 2014 lalu, terlibat dalam kampanye Partai Demokrat. Terdakwa ikut membagi-bagikan kaus Partai Demokrat dan ikut naik ke podium. Padahal yang bersangkutan tercatat sebagai PNS guru di SMP 1 Sapuran.
“Kami akan tindaklanjuti putusan ini, kami segera susun surat ke Badan Kepegawaian Daerah, karena keputusan ini sudah inkrah. Maka sebagai PNS tentu ada aturan sanksi terkait kepegawaian,” pungkasnya. (ali/lis)