GUBERNURAN–Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar semua pihak yang selama ini melakukan pungutan liar (pungli) dari semua pelayanan publik di Provinsi Jateng agar dihentikan.  Termasuk juga praktik pungli yang tersistematik.

”Konteksnya itu pelayanan publik yang tanpa pungli. Bisa gak? Pesan ini saya sampaikan kepada semuanya dan sekarang masyarakat antusias melaporkan pungli yang ada di mana-mana kepada saya,” kata Ganjar kemarin (6/5).
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, pihaknya mendapat banyak laporan tentang maraknya praktik pungli di Jateng. Praktik pungli terjadi pada pelayanan rumah sakit, pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat izin mengemudi (SIM), serta penerbitan surat izin kendaraan. Pungli adalah tersistemik.
“Antusiasme masyarakat melaporkan berbagai pungli sangat tinggi. Hal itu menunjukkan masyarakat masih peduli. Dan apa yang terjadi di jembatan timbang itu cuma seujung kuku saja, yang lebih gede lagi banyak,” terangnya. Soal jembatan timbang, Ganjar kembali mengungkapkan keseriusannya untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang jambatan timbang yang saat ini ada. Menurutnya, ada kesahan fatal dari perda itu, yakni adanya penarikan denda yang ditarik di tempat pada truk yang mengalami kelebihan tonase. Dan bahkan juga ditarget. “Kesalahan perda itu adalah denda kok ditarget. Itu kesalahan perda yang fatal. Mesti kolusi,” tegasnya.
Dia mengatakan, sejauh ini Pemprov Jateng telah melakukan kajian terkait bagaimana solusi konkrit untuk mengatur jembatan timbang di Jateng. Salah satunya adalah menerjunkan tim yang melakukan pembelajaran di Pemkot Surabaya terkait bagaimana menjalankan aturan di jembatan timbang. Relawan ITB Bandung juga akan datang ke Jateng untuk membantu menangani soal jembatan timbang ini. “Operasi jembatan timbang sekarang juga dilakukan di Jawa Barat. Maka saya senang semuanya sekarang jadi peduli soal ini, ” kata dia.
Nantinya, kata Ganjar, pihaknya tidak akan menarget pendapatan dari sumber pungutan di jembatan timbang. Untuk teknisnya akan dilakukan oleh Dinhubkominfo Jateng. Sedang untuk aturan yang akan diberlakukan dengan melakukan pencatatan secara detail semua kendaraan yang lewat.
“Kalau polanya ditarget, maka orang akan mengejar target. Harusnya, pokoknya semua yang lewat harus dicatat melanggar atau tidak,” terangnya.
Selain itu, melalui semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Jateng, ia telah membuat kesepakatan untuk melakukan perizinan satu atap. Termasuk mengkaji SKPD mana yang bisa jadi sumber pendapatan.
”Maka semuanya saya rapatkan, termasuk perizinan harus satu atap. Dan harus dirubah, ” tegasnya. (saf/jpnn/aro)