Guest House di Jalan Rinjani

BENDUNGAN — Keluhan warga Kintelan RT 7 RW 4, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, terkait pembangunan gedung tujuh lantai di Jalan Rinjani Nomor 10 D, mendapat perhatian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Selasa (6/5), wali kota menghadiri pertemuan dengan warga Kintelan yang keberatan dengan pembangunan guest house yang berada persis di atas permukiman warga. Warga yang rumahnya berada di bawahnya mengaku waswas jika bangunan bertingkat tujuh itu longsor dan menimpa rumah mereka. Apalagi izinnya hanya bangunan tiga lantai.
Dari hasil pertemuan tersebut, wali kota yang akrab disapa Hendi itu menegaskan, pemkot berhak untuk membongkar bangunan yang bermasalah, terutama bangunan yang menyalahi perizinan dan meresahkan warga sekitar. ”Kalau izinnya tiga lantai ya harus tiga lantai, kalau izinnya untuk tempat tinggal ya jangan disewa-sewakan buat hotel, dan sebagainya,” kata Hendi.
Menurut Hendi, izin yang dikeluarkan untuk bangunan bertingkat itu memang hanya tiga lantai ke atas, tetapi kenyataannya dalam pembangunannya dibuat tambahan empat lantai ke bawah untuk kamar-kamar. ”Saya minta kepada dinas terkait, khususnya Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) dan Satpol Pamong Praja (PP) untuk melakukan penindakan. Paling tidak, dikembalikan sesuai fungsinya,” katanya.
Apalagi, tegas Hendi, perizinan bangunan tersebut untuk tempat hunian, bukan untuk tempat usaha, seperti hotel atau guest house sehingga peruntukannya harus disesuaikan dengan perizinan yang ditetapkan. ”Sanksi hukumnya, ya kalau mereka (pemilik bangunan, Red) tidak mau, kami berhak membongkar bangunan tersebut. Nanti, kami coba mediasi ini. Paling lambat minggu depan akan kami panggil pemiliknya,” katanya.
Dalam mediasi tersebut, kata Hendi, pemilik akan dipertemukan dengan warga yang keberatan untuk mencari jalan keluar terbaik yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman di kalangan warga sekitar.
Sementara itu, Tim Tujuh yang dibentuk warga Kintelan terkait penolakan itu, melalui sekretarisnya M. Arif Privandi menyambut baik Pemkot Semarang yang mengundang warga untuk audiensi. ”Dari hasil audiensi itu, Pemkot Semarang akan tetap memerjuangkan aspirasi warga dengan mengacu pada izin yang sudah disampaikan. Dikembalikan ke fungsinya sebagai hunian, ya silakan saja,” katanya.
Ia mengatakan izin yang dikeluarkan untuk bangunan tersebut juga hanya tiga lantai sehingga jika kenyataannya dibangun tujuh lantai maka jelas menyalahi perizinan dan warga jelas merasa keberatan. ”Dalam audiensi tadi, Pak Wali mengatakan Pemkot Semarang akan mengikuti sesuai izin. Kalau (bangunan) menyalahi izin ya akan dibongkar atau disegel,” kata Arif. (zal/ton/ce1)