Ratusan Honorer K2 Bermasalah

139

DEMAK — Ombudsman RI Perwakilan Jateng, kemarin (5/5) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sidak yang dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Ahmad Zaid ini memintai keterangan pegawai BKD yang menangani pemberkasan honorer K2.
Menurut Zaid, dari 559 honorer K2 yang lolos, 50 di antaranya diduga bermasalah. Rata-rata mereka tidak memenuhi persyaratan tanggal mulai terhitung (TMT) per 1 Januari 2005. Sebaliknya, ada yang lebih dari itu justru tetap lolos. Selain itu, ada pula yang bekerja atau mengabdi sebagai honorer tidak terus-menerus.
Kondisi seperti ini juga terjadi di daerah lainnya di wilayah Jateng. Di Blora misalnya, dari 562 honorer K2, 81 di antaranya bermasalah. Pun di Jepara, dari 664 honorer yang lolos, ada 214 yang diduga bermasalah. Di Kudus kurang lebih sama. Dari sekitar 500-an honorer yang lolos, ada sekitar 140-an yang bermasalah. Sedangkan di Pati dari sekitar 600 honorer, 200 di antaranya diduga bermasalah.
”Ini hasil road show kita ke sejumlah daerah di Pantura Timur Jateng dalam beberapa hari terakhir,” kata Zaid di sela sidak di BKD Demak.
Dia mengatakan, pemantauan di BKD Demak merupakan yang terakhir untuk dilakukan klarifikasi. ”Masalah pemberkasan honorer K2 yang bermasalah ini ibarat gunung es. Yang kelihatan sedikit, tapi masalah yang terjadi lebih dari itu,” ungkapnya.
Masalah serupa juga terjadi di Tegal, Salatiga, Cilacap, Batang, Kabupaten Magelang dan lainnya. Bahkan, ada di antara honorer yang sempat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kemudian lolos pemberkasan. ”Di daerah tertentu, ada pula yang diduga dibekingi wakil bupati. Mestinya, tidak lolos tapi menjadi lolos,” terangnya.
Ahmad Zaid menuturkan, modus yang terjadi dil apangan rata-rata adalah mengubah tanggal mulai terhitung. ”Ada yang seolah-olah memenuhi syarat tanggal 1 Januari 2005. Padahal, tanggal itu hari Sabtu dan hari libur. Hari libur tidak boleh ada pengesahan Surat Keputusan (SK,” katanya.
Ahmad Zaid menambahkan, karut-marut honorer K2 sudah kelewatan. Sebab, ada pula tukang amplas yang sudah mengabdi sejak 2003, tapi tidak ditandatangani kepala sekolah. Sedangkan, yang lainnya justru ditandatangani.
”Gaji tukang amplas ini hanya Rp 150 ribu per bulan. Jarak tempuh bekerja sekiatr 30 km dari rumahnya. Pada 2011 sempat berhenti tidak jadi honorer. Kita mendengarkan ceritanya menyentuh hati. Tapi, karena sempat berhenti jadi honorer, ia legawa melepaskan kesempatan diangkat jadi PNS itu,” ujarnya.
Ahmad Zaid mengatakan, bila ada honorer suatu ketika ketahuan memalsukan dokumen honorer, maka bisa disanksi pidana pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta sanksi administrasi.
Petugas BKD Demak Agung mengatakan, pemberkasan honorer K2 di Demak diawasi langsung oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang telah dibentuk. APIP ini yang melakukan pemantauan langsung. ”Sekarang prosesnya tinggal pengeluaran NIP (nomor induk pegawai) saja,” katanya.
Dia mengatakan, bila ada laporan terkait honorer yang belum memenuhi syarat, maka SK tidak akan ditandatangani. (hib/aro/ce1)