Integrity for Humanity untuk Perpajakan Indonesia

147

SATU lagi skandal pajak terungkap, melibatkan mantan petinggi negara dan wajib pajak besar di Indonesia. Belum lupa rasanya betapa kasus Gayus pada 2010 lalu membuat publik jengah kini skandal pajak baru mulai terungkap. Ditetapkannya mantan Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak), HP, pada 21 April lalu cukup kembali membuat kaget publik.
Betapa tidak, di tengah gencarnya upaya optimalisasi kepatuhan pajak tentunya ini menjadi preseden yang tidak baik bagi perpajakan Indonesia. Kasus penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 375 miliar ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan oleh Kementerian Keuangan sendiri melalui Inspektorat Keuangan sejak tahun 2010 lalu. Sehingga jika kini yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, maka langkah untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada mantan orang nomor satu pada Dirjen Pajak tersebut adalah langkah yang strategis.
Hal ini nampaknya perlu dilakukan supaya kepercayaan publik tetap terjaga atau bahkan tidak kembali merosot, sehingga upaya peningkatan kepatuhan pajak dapat terus ditingkatkan yang pada akhirnya demi tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak.
Merujuk pada survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK pada 2010 lalu, survei yang dilakukan terhadap Dirjen Pajak memperoleh total poin integritas 7.65 skala 1-10 (1.64 poin lebih tinggi dari nilai standar yang ditetapkan KPK). Survei lainnya, masih dilakukan oleh KPK, terhadap penilaian inisiatif antikorupsi di lingkungan Dirjen Pajak menunjukkan poin 9.73 untuk kode etik, dan 9.82 untuk promosi antikorupsi.
Survei yang dilakukan ini selaras dengan komitmen Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi birokrasi apalagi setelah terungkapnya kasus-kasus pajak yang melibatkan mafia pajak. Kemudahan layanan administrasi seperti pengurusan NPWP, pelaporan SPT, kebijakan penerbitan imbauan pembetulan laporan SPT daripada langsung pengenaan sanksi denda merupakan contoh beberapa reformasi birokrasi yang dilakukan.
Pemberlakuan sistem whistle blowing untuk dapat mengingatkan rekan kerja jika terindikasi bekerja diluar aturan juga merupakan langkah serius yang ditempuh Kementerian Keuangan dalam upaya mendukung kebijakan pemberantasan korupsi dan mafia perpajakan Indonesia.
Merujuk pada kasus HP yang sedang ditangani KPK saat ini, nampaknya juga merupakan buah dari sistem ini. Mempertimbangkan sebenarnya perhatian dan komunikasi terhadap kasus tersebut sudah sejak 2010 lalu, namun nampaknya aspek teknis dan politis menjadi pertimbangan dalam penentuan status tersangka kepada yang bersangkutan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga sedang menangani kasus-kasus besar.
Menanggapi berbagai kasus korupsi yang begitu masif di Indonesia, maka integritas bisa menjadi kata kunci bagi pencegahan dan penanganannya. Seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang nilai-nilai yang harus dihidupi oleh seluruh jajaran kementerian, menempatkan nilai integritas sebagai nilai utama yang kemudian diikuti oleh tata nilai lainnya yaitu profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
Integritas diterjemahkan sebagai berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Di tengah gempuran terhadap prinsip-prinsip moral melalui semakin tingginya tuntutan hidup, menghidupi nilai ini menjadi tidak mudah. Baik bagi Dirjen Pajak sendiri selaku fiscus, maupun bagi masyarakat sebagai pembayar pajak. Karena kasus-kasus korupsi yang terjadi melibatkan fiscus dan wajib pajak, maka sebenarnya nilai integritas juga harus dimiliki oleh kedua pihak.
Pendidikan (sesaat) tentang moral yang diajarkan di sekolah menjadi tidak cukup untuk menjaga benteng moral seseorang. Karena ”perang” terhadap ancaman tata nilai merupakan ”perang” seumur hidup. Oleh karena itu menjaga prinsip moral juga harus dilakukan seumur hidup dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat secara lebih luas.
Pendidikan karakter pada usia dan di sekolah-sekolah memang menjadi hal mendasar yang harus dilakukan, karena dengan penanaman prinsip moral yang kuat ketika proses character building dapat menjadi modal utama dalam pemeliharaan prinsip-prinsip moral termasuk integritas di masa datang. Lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi proses pemeliharaan nilai integritas ini, membangun budaya kerja berdasarkan prinsip moral juga harus dilakukan di kantor-kantor atau instansi-instansi. Dan tidak kalah penting, masyarakat sebagai elemen yang lebih luas, baik selaku pelaku maupun pengawas, untuk lebih sering mendengarkan dan menggunakan hati nurani ketika bertindak. Moral agama, moral sosial, dan moral kemanusiaan dalam arti luas harus lebih sering digunakan sebagai pertimbangan utama dalam berperilaku baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makluk sosial.
Tema karya integrity for humanity yang diangkat oleh Unika Soegijapranata pada tahun akademik 2013/2014 ini merupakan contoh kecil upaya bagi kesinambungan penanaman nilai-nilai integritas moral yang harus dihidupi.
Menggunakan tokoh Mgr Soegijapranata sendiri sebagai patron yang memegang teguh nilai-nilai luhur dan keyakinannya bagi kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, atau golongannya. Ia dedikasikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Tidak hanya menjadi pemimpin umat Katolik saja waktu itu, namun dedikasi hidupnya juga dipersembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia, sehingga pada tahun 1963 negara pun mengakui dan menghargai jasa-jasa beliau dengan gelar Pahlaman Nasional.
Jika konsep integrity for humanity ini diterapkan pada dunia perpajakan Indonesia tentunya akan selaras dengan semangat reformasi perpajakan kita. Keselarasan pikiran, hati, dan karya untuk berpikir, berbicara, dan bertindak yang benar dan dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip moral dan aturan hukum yang ada menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah sebagai pemungut pajak maupun masyarakat sebagai pembayar pajak. Dampak positif pemberlakuan prinsip integritas bagi kemanusiaan secara umum akan lebih banyak dirasakan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat bukan lagi menjadi keniscayaan.
Bila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan jujur, benar, dan tepat waktu tentunya ini akan memberi pengaruh signifikan bagi tercapainya target penerimaan negara yang menjadi kunci keberlangsungan hidup penyelenggaraan negara. Bila pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak pada khususnya, dapat menjalankan fungsinya sebagai pemungut pajak dengan cara yang jujur, kredibel, transparan, atau sesuai nilai-nilai yang dihidupinya yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan maka masyarakat pun akan lebih terbuka dan tidak enggan untuk patuh dalam menghitung, membayar, dan melapor pajak.
Bila seluruh aparat dan jajaran terkait juga secara bersama-sama memegang komitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya maka tata kepemerintahan yang bersih dapat semakin terwujud. Bila seluruh elemen masyarakat juga bersama-sama menjadi pengawas dan pengontrol jalannya suatu kebijakan di bidang pajak pada khususnya, maka tata harmoni perpajakan Indonesia yang menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara akan menjadi sempurna. (*)