BPJS Semarang 2 Cairkan Dana Beasiswa

194

SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Semarang 2, tahun ini kembali mencairkan dana beasiswa dengan total Rp 552 juta. Dana tersebut dibagikan untuk 295 orang penerima beasiswa yang tersebar di wilayah Semarang dan Kabupeten Demak.
Untuk wilayah Semarang ada sebanyak 234 anak penerima beasiswa dengan total dana Rp 435.600.000. Kemudian di kabupaten Demak sebanyak 61 penerima beasiswa dengan total dana yang dibagikan Rp 116.400.000.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang 2 Helmi Setiani mengatakan, ada 4 kategori penerima beasiswa, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan syarat memiliki nilai akademik rata-rata di tas 7. Selain itu, perusahaan tempat orang tua anak bekerja juga tertib administrasi seperti tertib membayar iuran dan memiliki data tenaga kerja yang lengkap. “Sedangkan besarnya untuk tingkat SD dan SMP masing-masing anak berhak menerima dana beasiswa Rp 1.800.000. Tingkat SMA dan perguruan tinggi sebesar Rp 2.400.000.
Untuk jumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini terdaftar di wilayah Semarang ada sebanyak 708 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 62.188 orang. Sementara yang terdaftar di wilayah Demak ada sebanyak 111 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 17.298 orang. Selain itu juga ada perusahaan wajib belum daftar sebanyak 472 perusahaan dengan tenaga kerja 3.463 orang.
Terkait dengan pembayaran jaminan yang sudah dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang 2, hingga April 2014 ini ada sebanyak 2.355 kasus dengan jumlah nominal Rp 16.556.542.907. Dengan rincian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 452 kasus nominal Rp 807.292.432, Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 1.871 kasus nominal Rp 15.081.450.474, dan Jaminan Kematian (JK) sebanyak 32 kasus nominal Rp 667.800.000. ”Per 1 Juli 2015 mendatang kami akan menambah 1 program jaminan lagi yaitu jaminan pensiun, yang ketentuannya hingga saat ini masih dirumuskan di pusat,” imbuh Helmi.
Kepala Seksi Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Agus Chumaidi menambahkan, berdasarkan PP No 86 tahun 2013, bagi pemberi kerja/perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenai sanksi administratif. Seperti dihentikannya pelayanan-pelayanan publik sebagai contoh SIUP tidak diberikan dulu. (eny/smu)