Bawaslu Tak Rekomendasikan Pemilu Ulang

159

SEMARANG–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyatakan tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemilu ulang di Kabupaten Pekalongan kepada Bawaslu RI. Alasannya prasyarat pemilu ulang sebagaimana UU No 8 tahun 2012 tidak terpenuhi. Selain itu juga tidak ada tuntutan dari peserta pemilu manapun untuk melakukan pemilu ulang termasuk PDIP.
“Tuntutannya adalah melakukan penghitungan suara ulang. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Jateng beserta jajarannya telah melakukan klarifikasi berbagai pihak antara lain KPU Kabupaten Pekalongan, PPK setempat, dan Panwascam,” kata Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.
Selain itu klarifikasi juga dilakukan terhadap Ketua DPC PDIP Kabupaten Pekalonga, pengurus DPD PDIP Jateng, serta pemeriksaan dokumen C1 yang datanya diajukan komplain oleh PDIP. Dari sekian data yang ada memang ditemukan beberapa C1 yang ditanda tangani KPPS, namun datanya masih kosong. Ada juga penjumlahan yang salah dan beberapa perolehan suara partai dan caleg kosong.
Terkait dengan hal tersebut dan mengingat permasalahan masuk tingkat nasional, maka Bawaslu Jateng telah memberikan masukan pada Bawaslu RI dalam memberikan rekomendasi kepada KPU pusat.
Ada beberapa alternatif masukan Bawaslu Jateng, antara lain, KPU untuk melakukan pencermatan semua C1 TPS yang ada di Kabupaten Pekalongan atau mencermati TPS-TPS tertentu yang telah bisa dibuktikan dari hasil klarifikasi. “Mana yang akan direkomkan diserahkan pada Bawaslu RI. Bawaslu Jateng berharap kepada KPU Jateng untuk melakukan pencermatan sesudah keluarnya rekomendasi resmi tertulis dari Bawaslu RI,” katanya.
Hal itu untuk menjaga kepercayaan publik, kepercayaan peserta pemilu dan kepercayaan semua pihak. “Jika KPU Jateng dan KPU Kabupaten Pekalongan melakukan pencermatan sebelum munculnya rekomendasi resmi dari Bawaslu RI, dikhawatirkan justru akan menjadi masalah baru, dan tidak akan mengurai secara tuntas masalah yang ada,” tandasnya.
Sebelumnya, KPU RI merevisi perintah rekapitulasi suara ulang caleg DPR RI di dapil Jateng 10. Pada instruksi yang terbaru, pencocokan hanya dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Surat revisi tersebut bernomor 370/KPU/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014. Surat itu meralat Surat KPU Nomor 362/KPU/V/2014 perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional Dapil DPR Jateng 10.  Surat yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Malik itu menyatakan KPU Jateng hanya perlu mencermati data hasil rekapitulasi pada model DB1, model DA1, model D1 dan C1 untuk Kabupaten Pekalongan
Anggota KPU Jateng Wahyu Setiawan mengatakan, revisi tersebut diperoleh setelah pihaknya berkonsultasi dengan KPU RI. Dirinya langsung menuju ke Pekalongan begitu mendapat kepastian revisi tersebut. Proses pencocokan data direncanakan dimulai Minggu (4/5) di Kantor KPU Kabupaten Pekalongan. (ric/aro)