BOYOLALI–Kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah Boyolali membuat pemkab mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi ke gubernur Jateng. Pengajuan tambahan pupuk ke pemprov ini mengacu rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani. Namun, jumlah yang dibutuhkan masih dihitung kembali.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Boyolali Bambang Purwadi mengatakan, langkah ini dilakukan menyusul kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Boyolali. ”Saat ini, masih kami hitung berapa besar jumlah kebutuhan riil pupuk petani. Pengajuan itu tetap mengacu dan disesuaikan dengan kebutuhan pupuk petani dalam hal ini RDKK,” ungkap dia, kemarin (5/5).
Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di lapangan pada April lalu, pemkab telah menyalurkan kuota pupuk pada Mei. Namun demikian, dengan penyaluran pupuk pada bulan berikutnya belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani secara optimal dan merata. Hal ini terjadi karena begitu pupuk didistribusikan ke penyalur resmi, langsung diserbu petani.
Begitu pupuk turun dari truk di pengecer resmi, petani langsung beli dua, bahkan tiga zak sekaligus. Karena mereka khawatir pupuk langka. Dampaknya petani lain tidak kebagian. Kelangkaan pupuk ini lantaran para petani menggunakan pupuk yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan ideal pupuk bagi tanaman padi.
Menurut dia, idealnya satu hektare lahan tanaman padi, membutuhkan pupuk urea 200 kilogram. Namun yang terjadi, untuk lahan pertanian satu hektare sawah dipupuk 400 hingga 500 kilogram. ”Faktor inilah yang menjadikan serapan pupuk terlalu tinggi dan mengakibatkan kelangkaan di lapangan,” tandasnya.(wo/un/ida)