Tak Serahkan
Lahan Makam

KEBIJAKAN Pemkot Semarang yang meminta pengembang menyerahkan dua persen dari luas lahannya untuk pemakaman, belum optimal.
Hingga sekarang, masih ada 60 persen pengembang perumahan di Kota Semarang yang belum menyerahkan lahan untuk pemakaman kepada Pemkot.
Ironisnya, Pemkot mengaku kesulitan untuk melakukan penegakkan Perda tersebut. Alasannya, selama ini pengembang langsung pergi ketika perumahan sudah jadi dan terjual semua.
“Dalam peraturan perundangan, mewajibkan setiap pengembang menyerahkan lahannya minimal dua persen untuk fasum dan fasos, termasuk untuk pemakaman. Tapi, banyak pengembang nakal, ketika melihat perumahannya laris, langsung pergi begitu saja, tanpa menyerahkan dua persen lahan dari luas proyek yang dikerjakan. Padahal, itu sifatnya wajib,” ujar Kepala DTKP, Agus Riyanto.
Menurut Agus, pemberian lahan dua persen sangat membantu Pemkot untuk mengembangkan pemakaman. Sebab, sejumlah pemakaman sudah overload atau kelebihan kapasitas.
Dia mencontohkan, pemberian lahan untuk pemakaman sudah dilakukan oleh pihak BSB di kawasan Jatisari. Luasnya, 20 hektare. Juga oleh pihak Perumahan Graha Padma, yang memberikan lahan untuk pemakaman di Kelurahan Tugu Rejo.
Sedangkan untuk pengembangan makam di kawasan Jatisari, Mijen, lanjut Agus, hingga saat ini masih dalam proses. Sebab, ada perubahan konsep terkait pengembangan makam tersebut.
Sebelumnya, muncul wacana lahan pemakaman seluas 20 hektare di Jatisari akan berkonsep resort, yang dilengkapi dengan penginapan. Hanya saja, dalam Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak mengatur soal itu.
“Wacana tersebut memang tidak bisa direalisasikan karena Perda RTRW tidak mendukung tentang itu. Sehingga ada perubahan konsep. Di mana lahan seluas itu, akan dilengkapi kantor kecamatan, balai kelurahan, serta sirkuit grasstrack. Tapi sejauh ini konsepnya belum selesai.”
Kabid Tata Ruang DTKP Kota Semarang, Beta Marhendriyanto mengakui, selama ini banyak pengembang yang tidak menyerahkan fasum fasos kepada Pemkot.
“Baru pengembang yang besar-besar, pengembang kecil tidak menyerahkan. Biasanya setelah perumahan jadi dan laku, pengembang kecil pergi begitu saja.” Sampai saat ini, masih ada sekitar 60 persen lebih yang belum diserahkan, baik pengembang besar, menengah, maupun kecil.Untuk memperketat aturan pengembang, DTKP tengah menggodog draf Raperda tentang tata cara penyerahan sarpras kepada Pemkot.
Menurut Beta, dalam Perda Tata Ruang menyebut, jika pengembang sudah selesai melakukan pembangunan proyek, maka fasum-fasos yang sudah siap, harus diserahkan. “Tapi dengan sistem itu banyak pengembang yang tidak menyerahkan. Untuk itu, kita buat perda tentang penyerahan sarpras tersebut, yang aturannya lebih diperketat. Saat ini masih penyempurnaan nanti serahkan ke dewan.”
Terkait masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan dua persen luasan lahan untuk makam, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lahan DTKP, Rochmad Wahyuni  menegaskan, kewajiban pengembang menyediakan dua persen lahannya untuk makam, sudah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2009.
“Dalam pasal 10 mengamanatkan pengusaha atau pengembang perumahan wajib menyediakan fasum fasos yang berbentuk makam, dengan ukuran paling sedikit 2 persen dari lokasi yang ingin dibangun.”
Penyerahan dua persen lahan dari luasan proyek, boleh dilakukan di luar kawasan pengembangan. Dengan catatan, luasan pengembangan di bawah 250 hektare. “Kalau lebih dari 250 hektare, harus di dalam kawasan pengembangan. Itu ditegaskan dalam pasal dua Perda Nomor 10 Tahun 2009.” Dari sekian pengembang, yang baru menyerahkan lahan untuk makam adalah BSB, Perum Kekancan Puri, dan Graha Padma. (zal/isk)