“Ironisnya, pengembang menyerahkan ke pemerintah untuk mencarikan lahan, tapi bukan lahan pemakaman yang jadi. Malah jadi mobil dan lain-lain, atau diselewengkan.”



PAKAR Tata Ruang Kota, Prof Ir Eko Budiharjo berpendapat, makam merupakan sebuah bentuk kearifan lokal di Indonesia, utamanya di tanah Jawa.
“Biasanya, pemakaman, di tiap desa pasti ada. Namun sekarang sangat jarang. Dulu, makam disebut Setana atau dalam bahasa Indonesia artinya istana tempat orang beristirahat,” katanya.

Eko mengungkap, laju pembangunan di kota berkembang seperti Semarang, akan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya, minimnya lahan pemakaman. Ia mencontohkan, di Jakarta, pengembang dan Pemkot tega menggusur TPU hanya untuk kepentingan pribadi. “Banyak makam yang digusur dan dibangun apartemen. Lebih parahnya, pembangunan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, juga menggusur lahan pemakaman.”


Dikhawatirkan tersebut, ucap Eko, bisa saja terjadi di Kota Semarang. Karena itu, ia meminta Pemkot untuk memikirkan jangka panjang tentang lahan pemakaman, agar tidak menimbulkan polemik.
Selain itu, Pemkot diminta tegas terhadap pengembang perumahan, untuk menyediakan pemakaman umum sendiri, di area perumahan yang sedang dibangun.
“Jangan mikir hanya membangun saja, pemakaman juga harus dipikirkan dan disediakan lahan. Setahu saya, jika ada pengembang yang membangun perumahan dengan lahan lebih dari 200 hektare, maka harus menyediakan lahan pemakaman. Ironisnya, pengembang menyerahkan ke pemerintah untuk mencarikan lahan, tapi bukan lahan pemakaman yang jadi. Malah jadi mobil dan lain-lain, atau diselewengkan.”

Menurut Prof Eko, pemerintah harus bergerak cepat agar makam-makam yang sudah ada, tidak overload. Pemerintah juga harus memikirkan penyediaan lahan pemakaman murah bagi warga. Sebab, dikhawatirkan banyak warga yang nantinya akan memakamkan keluarganya di pekarangan, lantaran tidak adanya pemakaman umum.
“Hal terburuk harus dipikirkan, kalau itu terjadi pastinya menimbulkan polemik. Apalagi makam di pekarangan akan mencemari sumur warga, saya wanti-wanti pemerintah dan dinas terkait harus segera bertindak.”
Terkait pengembangan lahan pemakaman, Prof Eko memberikan saran, Pemkot harus mencari ke wilayah pinggiran.
Ia mencontohkan Gunungpat dan Mijen.
“Di sana tanahnya masih murah. Bergota sudah tidak bisa lagi, karena overload. Jangan sampai pihak swasta yang memanfaatkan sebagai pemakaman yang tentunya mahal.”
Ia meminta dinas terkait intensif memberikan sosialisasi dan terobosan agar mindset masyarakat tentang pemakaman umum yang angker dan menyeramkan, bisa dihilangkan. Prof Eko setuju jika pemakaman umum, juga dijadikan tempat wisata atau taman. “Tentu akan sangat indah. Itu bisa mengubah mindset warga tentang kuburan. Kita bisa tiru makam mantan Presiden Amerika, John F Kennedy di Arlington Texas, yang menjadi tempat wisata, sekaligus tempat pemakaman umum. Atau minimal seperti makam di Trunojoyo, Semarang.”


Semakin sempitnya lahan pemakaman, kata Prof Eko, pada era kepemimpinannya menjadi rektor Undip, daerah Undip Tembalang yang punya luas tanah 213 hektare, sekitar 2 atau 3 hektare justru dihibahkan untuk area pemakaman.
“Seharusnya pemerintah bisa mencontoh kami. Itu bentuk keprihatinan dari pihak Undip. Keputusan itu disetujui oleh semua profesor dan guru besar yang ada.” (den/isk)