Pengembangan Kuburan Gagal

288

SMG 20140505.inddOverload, Makam Masih Dianggap Sepele

Sejumlah area pemakaman di Kota Semarang terindikasi sudah overload. Yang terjadi, banyak pemakaman menggunakan sistem tumpuk jenazah. Makam yang tak dirawat, dalam sekian tahun, dipastikan hilang, karena sudah ”dihuni” jenazah lainnya. Ironisnya, makin sedikitnya kavling untuk jenazah, karena diserobot oleh mereka yang masih hidup untuk mendirikan rumah.
 
TIGA Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Semarang, mengalami overload. Yakni, Bergota, Trunojoyo, dan Sompok.
Di sisi lain, Pemkot kesulitan melakukan pengembangan TPU, karena terkendala proses pembebasan lahan.
Seperti saat melakukan pengembangan TPU di kawasan Jabungan, Kecamatan Banyumanik.
Yang terjadi, anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan dalam APBD 2014 sebesar Rp 3,5 miliar, tidak bisa terpakai. Terpaksa, anggaran sebesar itu, harus masuk lagi ke dalam kas daerah, karena proses pembebasan lahan gagal.
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang Agus Riyanto didampingi Kasie Pelayanan Makam, Didik Budijono, membeber, untuk pengembangan TPU di Jabungan, ada 16 hektare tanah yang harus dibebaskan.
Tanah tersebut milik masyarakat, pemerintah, serta dua instansi: BRI dan Polines. ”Yang terbebaskan baru 20 persen, yakni lahan milik warga. Yang milik Polines dan BRI belum bisa terbebaskan,” ucap Agus Riyanto.
Terkait hal itu, anggaran pengembangan yang sudah dialokasikan sebesar Rp 3,5 miliar dalam APBD 2014, terpaksa dibatalkan. Rencananya, pada 2014 ini, akan kembali dilakukan proses negosiasi dengan pihak Polines dan BRI, selaku pemilik lahan.
”Negosiasi yang selama ini kami lakukan berujung buntu. Sebab, pihak Polines dan BRI menolak nilai ganti rugi dari Pemkot. Nilai appraisal untuk pembebasan lahan di sana sekitar Rp 500 ribu per meter. Sementara mereka meminta lebih dari itu.”
Alasan lain, tutur Agus, dua instansi itu tidak terima lahan mereka digunakan untuk TPU. ”Mereka sempat meminta tukar guling. Pemerintah diminta menyediakan lahan pengganti lain. Terkait hal itu, kami masih belum bisa, karena tanah pengganti tidak hanya satu-dua meter saja, tapi puluhan hektare,” urai Agus.
Satu-satunya jalan jika mentok, sambung Kasie Pelayanan Makam, Didik Budijono, pengembangan TPU Jabungan hanya dilakukan di titik lahan yang terbebaskan. Yaitu, lahan milik warga dan pemerintah.
”Sekitar 20 persen saja atau sekitar 3 hektare yang memang memungkinkan dibangun. Tapi, kami masih berusaha melakukan pembebasan.”
Agus Riyanto membeber, total TPU di Kota Semarang ada 515 titik. Namun, TPU milik Pemkot hanya 15 tempat. Dari jumlah itu, tiga TPU belum bisa direalisasikan. ”Yang belum terealisasikan adalah TPU  di Palir (Ngaliyan), Ngadirgo (Gunungpati), dan Jabungan (Banyumanik). Karena terkendala anggaran.”
Ia mengakui, sepertinya masalah makam dianaktirikan. ”Beberapa kali anggaran yang kita ajukan selalu tidak disetujui dewan, alasannya bukan hal yang mendesak. Seperti pengembangan TPU Trunojoyo, kita usulkan Rp 2 miliar, juga tidak disetujui,” terangnya.
Selain terkendala anggara, juga terkendala masyarakat sekitar yang tidak menginginkan adanya TPU.
Seperti ketika Dinas Tata Kota dan Perumahan hendak mengembangkan lahan TPU Pedurungan Lor, Kencana Mukti. Di titik tersebut, ada lahan seluas 0,61 hektare yang bakal dikembangkan menjadi TPU.
Namun, setelah jadi, warga sekitar justru protes dan merusak bangunan kantor di kawasan TPU. ”Masyarakat di sana tidak mau ada pemakaman sehingga kantor kami dirusak. Ditulisi lahan ini tidak pantas untuk makam, paving di-jugili, kaca pintu dipecah. Peristiwa itu terjadi pada 2012. Karena petugas ketakutan, akhirnya tidak ditempati.”
Terkait  TPU Bergota yang sudah semrawut, pihaknya akan menggunakan sistem makam tumpang. Artinya, satu makam bisa untuk beberapa jenazah dalam satu keluarga. Termasuk, akan membongkar makam yang sudah tidak membayar retribusi beberapa kali.
”Selama ini pemakaman tampak asal-asalan. Tidak memperhatikan penataan, bahkan ada yang memakan akses jalan, sehingga tidak bisa dilewati.”
TPU Bergota yang memiliki luas 30 hektare (10 hektare untuk permukiman), telah dihuni lebih dari 115 ribu kerangka. Sementara TPU Trunojoyo Banyumanik memiliki luas 2,5 hektare, dan Kosambi Sompok 1,5 hektare.
Dari total luas wilayah Bergota, lahan pemakaman yang dikelola Pemkot hanya 20 persen saja. Lainnya, milik warga setempat. ”Kita memang tidak memiliki kuasa penuh atas lahan Bergota. Karena lahan milik Pemkot yang dipakai untuk TPU hanya 20 persen saja. Dan, selama ini kami pastikan tidak ada warga setempat yang menguasai lahan TPU untuk permukiman.”
Meski telah overload, kata Agus, masih banyak permintaan masyarakat yang ingin menguburkan saudaranya. Alhasil, luas pemakaman menjadi tidak ideal. Idealnya, pemakaman untuk satu jenazah berukuran 3,75 x 4 meter persegi. Faktanya, ukuran tersebut menyempit menjadi 2 x 1 meter persegi.
Terkait hal itu, Pemkot tidak bisa melakukan pencegahan. Pemkot hanya menerapkan sistem sewa untuk pihak keluarga. Ketentuan sewa makam diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2009 yang diperbarui dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaman.
”Dalam Perda, ketentuan sewa berlaku 3 tahun. Jika mendekati masa sewa, kita akan beritahu pihak keluarga. Surat pemberitahuan kita lakukan sampai tiga kali. Kalau memang tidak diperpanjang, maka akan ditawarkan kepada pihak lain yang membutuhkan.”
Untuk diketahui, pembayaran sewa Rp 50 ribu hanya dilakukan pada awal pemakaman. Sementara biaya kebersihan dan perawatan sebesar Rp 36 ribu per tiga tahun. Atau, setiap tahunnya Rp 12 ribu. Untuk perpanjangan sewa, ahli waris hanya membayar 50 persen dari biaya awal atau Rp 25 ribu. Sementara biaya kebersihan tetap sama: Rp 36 ribu per tiga tahun.
Agus menambahkan, tahun ini ada pengembangan TPU Kesambi di Sompok. Menurut Didik, hal itu merupakan pengembangan dari TPU Bergota, yang sudah terlalu overload. ”UPTD wilayah IV Bergota sudah mengajukan penataan TPU Kesambi Sompok, sebagai bentuk pengembangan Bergota,” ujarnya.
Meski begitu, ada sejumlah perusahaan yang menghibahkan lahannya untuk TPU. Seperti BSB dan Graha Padma, yang menyatakan siap memberikan lahannya untuk TPU.
”Pada 2014 ini, kita lakukan pengembangan di BSB Jatisari. Pengembang berikan 20 hektare. Nantinya, lahan seluas itu juga untuk kantor kelurahan, kecamatan, dan lapangan pacu motor.”
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengakui, sejumlah TPU di Kota Semarang  sudah overload. Untuk menghindari permasalahan yang akan muncul, Pemkot diminta memberi arahan kepada masyarakat.
”Sedikit demi sedikit, saya yakin masyarakat akan mengerti. Melihat pertumbuhan penduduk di Semarang ini yang semakin pesat, Pemkot telah memiliki aturan bagi pengembang untuk memberikan 2 persen dari luas lahannya untuk dijadikan TPU.”
Yang memprihatinkan, hingga kini pelaksanaan ketentuan itu masih belum jelas. ”Di sini, Pemkot harus mendorong realisasi Perda Pemakaman itu.”
Menurut anggota komisi C itu, melihat kondisi sekarang, penambahan TPU perlu dilakukan secepatnya. ”Jangan sampai masyarakat kesulitan memakamkan. Bisa muncul kondisi sosial yang tidak kondusif.”
Terpisah, Wali Kota Hendrar Prihadi prihatin dengan gagalnya proses pembebasan lahan di Kelurahan Jabungan, Banyumanik.
Dia meminta Dinas Tata Kota dan Perumahan bersikap tegas. Sebab, pengembangan makam untuk kepentingan umum dan memiliki manfaat yang lebih luas. Mengingat, sejumlah TPU milik Pemkot mengalami overload.
Disinggung mengenai bidang tanah milik swasta yang sampai saat ini belum bisa dibebaskan, wali kota meminta DTKP tegas. ”Kalau memang sudah diatur dalam perda tata ruang, DTKP harus tegas untuk itu (pembebasan).” (zal/isk/ce1)

Silakan beri komentar.