Booking Makam, Dipatok Rp 1,5 Juta

206

DTKP Kota Semarang mengancam akan membongkar makam-makam yang kedaluwarsa. Artinya, ahli waris tidak melakukan perpanjangan perizinan sewa lahan TPU. Saat ini, Pemkot sudah mengantongi data ahli waris yang memiliki tunggakan perpanjangan izin.
”Untuk yang habis izinnya, sebenarnya kita sudah mendata. Tapi, ini nanti akan kita validkan lagi. Langkah yang kita ambil, memberi surat peringatan sampai tiga kali. Jika tidak ada perkembangan, kita ambil langkah pembongkaran makam atau dialihkan untuk pemakaman orang lain,” terang Kabid Pemakaman, Nugroho, mewakili Kepala DTKP Agus Riyanto.
Nugroho mengatakan, dari jumlah TPU di Kota Semarang, terbanyak tunggakan perpanjangan perizinan ada di TPU Bergota. Meski begitu, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlah pasti ahli waris yang punya tunggakan. ”Data pastinya, saya tidak hafal,” katanya.
Pihaknya juga mengklaim, tidak semua TPU yang dikelola Pemkot mengalami over kapasitas. Dari 15 TPU seluas sekitar 75 hektare, hanya tiga TPU yang mengalami overload. Yakni, TPU Bergota, Trunojoyo, dan Kesambi Sompok.
”Yang sudah full ada 30 hektare dari tiga TPU tadi, jadi kita masih memiliki 12 TPU yang memiliki luas sekitar 50 hektare. Itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Tapi pola masyarakat selama ini jika memakamkan keluarganya di tiga TPU tadi.”
Pihaknya mengklaim sudah berusaha mengubah pola masyarakat ketika memakamkan sanak keluarganya di TPU lain. ”Kita sosialisasikan kepada ahli waris, tapi mereka tetap beralasan terlalu jauh, tempat tidak strategis. Seharusnya, jarak tidak menjadi kendala, karena kita punya mobil jenazah yang bisa dimanfaatkan masyarakat.”
Nugroho menegaskan, biaya retribusi makam hanya sebesar Rp 86 ribu per tiga tahun. Jika ada yang menarik sampai Rp 2 juta, itu bukan untuk Pemkot. Melainkan, biaya jasa pemakaman, seperti penggalian makam.
Dana seperti itu dikelola oleh masyarakat sekitar. ”Biaya itu tidak masuk kas daerah, karena tidak diatur dalam Perda. Itu sifatnya tidak wajib. Kalau memang tidak mampu membayar, penggalian kubur bisa dilakukan oleh pihak keluarga sendiri. Itu tidak masalah.”
Kasie Pelayanan Makam Didik Budijono menambahkan, jika tidak ingin kehabisan tempat atau lahan pemakaman, ahli waris keluarga harus mem-booking lahan makam terlebih dulu.
Untuk pemesanan tempat tersebut, dikenakan biaya Rp 1,5 juta. Selain biaya pesan tempat, keluarga yang ditinggalkan juga akan dikenakan biaya Rp 1,2 juta sampai Rp 2 juta, tergantung masing-masing TPU.
Jika yang dipilih TPU primadona, seperti Bergota, Trunojoyo, dan Kesambi Sompok, maka biayanya semakin tinggi. ”Seperti di TPU Manyaran, Rp 1,3 juta, di TPU Bergota yang menjadi primadona malah mahal lagi, bisa sampai Rp 2 juta. Dana itu untuk biaya penggali kubur, juru kunci, dan pengiring doa.”
Didik mengakui, anggaran itu tidak diatur dalam Perda. Tapi merupakan fee yang diperuntukkan bagi mereka yang mengurus makam (penggali kubur, juru kunci, pengiring doa, dan sebagainya).”
Didik mengatakan, biaya pemakaman yang diperuntukkan oleh penggali kubur, juru kunci, dan pengiring doa, ditentukan oleh masing-masing pihak di TPU. Bahkan, biaya itu bisa berubah mengikuti harga kebutuhan pokok di pasar.
”Kita sering melakukan sosialisasi masyarakat di sana (masing-masing TPU). Tapi mereka tetap memasang tarif menyesuaikan harga di luar, misal harga sembako naik, biaya itu juga akan naik,” ujarnya.
Soal biaya pemesanan tempat pemakaman, lanjut Didik, sebesar Rp 1,5 juta. Nantinya, dana itu masuk dalam PAD. Selain untuk menutup target PAD, pendapatan dari booking makam juga untuk perawatan dan pengembangan makam-makam baru.
”Booking makam bisa dilakukan sejak dini. Biasanya orang sudah menentukan tempat pemakaman, jika tidak ingin ditempati orang lain atau penuh.”
Setelah tempat itu terpakai, maka jangka waktu tiga tahun mulai diberlakukan. Setelah jangka waktu habis, bisa diperpanjang sebesar Rp 111 ribu per tiga tahun.
Wakil Ketua Komisi C Agung Budi Margono justru menyoroti status TPU milik Pemkot yang belum bersertifikat. Dari 15 TPU, baru  dua yang bersertifikat. Yakni, TPU Trunojoyo dan Palir.
”Sangat ironis sekali, jumlah TPU minim, peminat banyak, tapi yang disertifikatkan baru dua. Kalau tidak segera disikapi secara serius, bisa beralih fungsi. Jadi kami minta pihak aset harus segera bertindak.”
Nugroho mengakui permasalahan sertifikat TPU tersebut. ”Kami sudah mengambil langkah mengumpulkan lurah camat, meminta mereka membuat surat tanah tidak sengketa dan surat penguasaan tanah negara. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan bidang aset agar segera disertifikatkan.”
Ketua Komisi C Didik Marsudi menambahkan, pihaknya akan mengupayakan alokasi anggaran untuk perbaikan sarpras TPU serta sejumlah masalah terkait. (zal/isk/ce1)

Silakan beri komentar.