Kasek dan Caleg akan Diperiksa

118

Dugaan Pelanggaran Kampanye di SMPN 3 Demak
DEMAK-Panwaskab Demak memanggil Kepala SMPN 3 Demak Murman dan Caleg DPRD Provinsi Jateng asal Partai Demokrat, Nadhiroh. Keduanya akan dimintai keterangan terkait pelanggaran kampanye yang diindikasikan terjadi di sekolah negeri tersebut.
”Panwaskab menemukan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu di SMPN 3 Demak. Bahkan, panwas telah mengantongi alat bukti yang cukup kuat untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye terselubung dengan modus pemberian beasiswa BLSM tersebut,” kata Ketua Panwas Demak, Khoirul Saleh.
Khoirul membeberkan, kampanye terselubung terjadi pada Jumat (28/2) lalu. Menurutnya, ketika itu diadakan rapat di lembaga pendidikan antara orang tua murid dan pihak sekolah yang membahas beasiswa BLSM untuk siswa miskin.
Namun, Nadhiroh caleg dari dapil Demak, Kudus dan Jepara ini justru diduga membagikan contoh semacam kartu suara pencoblosan kepada para wali siswa yang hadir. Yang bersangkutan juga memberikan sambutan di hadapan wali murid.
Sebab, Nadhiroh oleh panitia pertemuan diklaim sebagai orang yang turut berjasa dalam pengajuan BLSM. “Nah, saat memberikan sambutan itu, ada nuansa kampanye. Di antaranya mohon doa restu dan dukungan pada hadirin dalam Pemilu 9 April mendatang. Kami sudah mengantongi alat bukti bahan kampanye dan rekaman suara cukup jelas dari kejadian tersebut,” terang Khoirul didampingi anggota Panwas Ulin Nuha, kemarin.
Selain caleg, pihak panwas juga menemukan surat undangan bagi ortu siswa penerima beasiswa dari pihak sekolah yang ditandatangani Kasek Murman. Khoirul menegaskan, melakukan kampanye di lembaga pendidikan tidak diperbolehkan.
Bahkan, kata dia, berdasarkan UU 8/2012 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa caleg yang melanggar ketentuan bisa dikenai sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 12 juta. Selain itu, bila telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap, caleg tersebut bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) serta dibatalkan sebagai caleg terpilih.
Selain caleg terkait, sesuai pasal 278 UU tersebut juga disebutkan, setiap PNS, anggota TNI dan Kepolisian, kepala desa, dan perangkat desa yang terbukti melanggar larangan kampanye juga bisa dikenai pidana penjara sebagaimana ketentuan tersebut. “Kami akan menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” tegasnya. (hib/ida)