Hendak Eksekusi Titik, Kejati Surati MA

112

PLEBURAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) RI. Yakni, atas putusan kasasi terdakwa Titik Kirnaningsih, istri Wali Kota Salatiga, yang juga belum diterima Kejari Salatiga.
”Sebab, tanpa ada salinan putusan resmi dari MA, kami tidak bisa melakukan eksekusi, karena (putusan) itu nantinya menjadi dasar, agar jaksa dalam bertindak tidak menyalahi peraturan yang ada,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Masyhudi, Minggu (2/3).
Surat yang akan dilayangkan ke MA berisi desakan agar MA segera mengirimkan salinan putusan kasasi terhadap Titik. Sebab, berdasarkan informasi yang ia peroleh, pengajuan kasasi telah usai disidangkan oleh hakim agung MA. ”Kami dengar dari Kejari Salatiga, katanya memang sudah diputus kasasi. Tapi, hingga kini, kami belum menerima salinan atau pemberitahuan,” lanjut Masyhudi.
Dijelaskan, pelaksanaan eksekusi terpidana dalam suatu perkara, mengacu pada ketentuan pasal 270 KUHAP. Yakni, dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
”Namun, jaksa dapat melakukan eksekusi setelah menerima salinan putusan dari panitera. Karena itu, kami minta salinan putusan segera dikirim agar eksekusi bisa dipercepat.”
Masyhudi khawatir, jika tidak segera dieksekusi, bisa saja terpidana lari dari tanggung jawab. Sebab, MA sudah mengumumkan putusan melalui website resmi MA. ”Katanya sudah ada tapi nyatanya kami belum menerima salinan. Bisa-bisa nanti kami yang direpotkan dalam hal eksekusi.
Dalam kasus ini, Titik sebagai terdakwa dituduh telah melakukan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga.
Baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding, Titik dinyatakan bersalah. Ia bersama-sama mantan Wali Kota Kota Salatiga, John Manuel Manoppo, melakukan korupsi. Kerugian negara Rp 12 miliar.
Di pengadilan tingkat pertama, Titik divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta. Atau, setara dengan empat bulan kurungan. Atas putusan tersebut, Titik mengajukan banding. Hasilnya, putusan Pengadilan Tipikor Semarang dikuatkan.
Titik dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 (1) jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terhadap putusan banding, Titik menolak. Ia melakukan kasasi. Namun, majelis Hakim Agung MA yang menangani perkara Titik— yakni Artidjo Alkostar, Mohammad Askin dan Leopold Luhut Hutagalung– menolaknya. Artinya, putusan banding, oleh MA, dianggap sudah sah untuk mengganjar Direktur PT Kuntjup itu.
Heru Wismanto, penasihat hukum Titik mengaku belum mengetahui perihal putusan kasasi MA tersebut. ”Saya belum tahu karena saya belum menerima salinan putusannya. Informasinya memang begitu (ditolak, Red) tapi saya belum tahu pasti.” (bud/fai/isk/ce1)