Kampanye Tak Langgar Peraturan

110

Parpol Bacakan Ikrar Pemilu Damai
WONOSOBO – Sedikitnya 12 perwakilan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, kemarin (13/2) berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga proses pemilu damai. Wujud komitmen melalui pembacaan ikrar di Polres Wonosobo berisi 12 poin terkait pelaksanaan pemilu.
Dalam ikrar itu, terdapat 12 poin ikrar politik, demi mewujudkan pemilihan umum 2014 yang memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Masing-masing ketua dari 12 partai politik mengikuti acara rapat koordinasi mantap brata, yaitu dari DPC Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan PKP.
Menurut Kapolres Wonosobo AKBP Agus Pujianto bahwa ikrar ini penting untuk menandai komitmen masing-masing parpol agar menjaga bersama proses demokrasi pemilu luber.
“Semua parpol harus berkomitmen menjaga keberlangsungan pemilu secara baik,”katanya.
Dikatakan dia, selain janji untuk patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu 2014, ikrar tersebut juga memuat kesediaan setiap parpol kontestan pemilu untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman umum, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Dalam ikrar ini, parpol juga sanggup, untuk tidak menggelar kampanye arak-arakan yang mengganggu lalu lintas, serta tetap menaati UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” katanya.
Untuk kampanye dengan sarana kendaraan bermotor, kata Agus, peserta kampanye akan selalu melengkapi perlengkapan teknis kendaraan, serta tidak menggunakan sarana kampanye berupa kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang.
“Demi menghormati pemakai jalan yang lain, masing-masing parpol juga berjanji, tidak melepas knalpot kendaraan, serta tetap mengenakan helm pengaman selama berada di jalan raya,” jelasnya.
Ikrar yang dibacakan bergantian nomor per nomor oleh masing-masing ketua parpol itu juga menyebutkan, bahwa kontestan pemilu akan mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan yang timbul, demi menghindari perselisihan internal maupun antarparpol.
“Bila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah mufakat, masing-masing partai politik juga bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada proses hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Demi mewujudkan pemilu damai, dalam ikrar yang dibacakan di depan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), sekda, camat, KPU, panwaslu, hingga unsur masyarakat terkait tersebut, ditegaskan pula adanya kesediaan masing-masing kontestan pemilu untuk menghindari kekerasan, kerusakan, kerusuhan, maupun tindakan anarkhisme. (ali/lis)