Gaji Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Instansi

471

BALAI KOTA — Nasib pegawai honorer Pemkot Semarang yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori dua (K2) bisa bernapas sedikit lega. Sebab, mereka masih bisa bekerja seperti semula di unit masing-masing. Masalah gaji akan ditanggung instansi yang bersangkutan, sembari menunggu pemkot mendapat keputusan dari pusat terkait kebijakan pegawai honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS tersebut.
Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto menyatakan, honorer kategori dua yang tak lolos seleksi CPNS akan tetap seperti semula. Mereka akan bekerja di tempat kerjanya selama ini. Untuk masalah pembayaran gaji menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. ”Belum ada keputusan apa pun. Setelah tidak lolos seleksi, mereka bekerja seperti biasa di instansi masing-masing,” ujar Adi Tri Hananto kepada Radar Semarang kemarin (13/2).
Plh Wali Kota ini mengatakan, pembayaran gaji mereka menjadi tanggung jawab setiap instansi bersangkutan. Karena mereka tidak dibayar oleh dana APBD/APBN. Aturannya itu memang tidak membolehkan. Bersumber dari mana dana pembayaran gaji juga menjadi tanggung jawab instansi.
Pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kemen PAN dan RB di Jakarta untuk masalah honorer K2 tak lolos seleksi tersebut. Untuk memperjuangkan nasib mereka sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. ”Kami akan pelajari semua aturan yang ada,” katanya.
Kabag Humas Setda Kota Achyani mengatakan, honorer K2 selama ini memang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mereka tidak dibayar menggunakan dana APBD/APBN. Sehingga besarannya pun sesuai kemampuan masing-masing SKPD. ”Mungkin ada yang Rp 500 ribu per bulan,” ujarnya, yang mengaku di bagian humas yang dipimpinnya tidak ada honorer K2.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengaku masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait honorer di unitnya yang tidak lolos. ”Kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemkot Semarang. Untuk sementara seperti arahan Kepala BKD, mereka masih bisa bekerja seperti biasa,” ujar Bunyamin.
Seperti diketahui, pegawai honorer di lingkungan Pemkot Semarang, mayoritas berada di Dinas Pendidikan.
Salah satu honorer K2 yang tak lolos seleksi CPNS adalah Laili Zubaidah, 31. Perempuan yang mengabdikan diri menjadi pegawai tidak tetap (PTT) bagian administasi Tata Usaha (TU) di SMAN 5 Semarang ini mengaku sedikit kecewa dengan keputusan pemerintah yang hanya mengangkat sedikit pegawai honorer K2 menjadi PNS. Dari 10 tenaga honorer K2 di sekolahnya, yang diangkat hanya 3 orang. ”Katanya sih berdasarkan peringkat. Tetapi yang saya sayangkan kenapa passsing grade tersebut tidak dipublikasikan,” keluhnya.
Laili –sapaan akrabnya- mengaku telah mengabdi selama 10 tahun sejak 2004. Ia mengatakan, banyak di antara rekan-rekannya sesama PTT yang seumuran telah diangkat menjadi PNS. Apalagi yang menjadi honorer di lingkungan Provinsi Jateng yang dekat dengan pemerintah. Sementara di lingkungan kerjanya tidak ada yang memperhatikan lantaran terganjal SK Wali Kota. ”Bahkan di sini ada tenaga honorer K2 yang sampai 20 tahun lebih masih belum diangkat juga. Kami merasa bisa bekerja seperti yang lain, tapi kenapa tidak dipilih?” katanya setengah bertanya.
Yang lebih mengenaskan adalah saat ditanyakan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ia tak kunjung mendapat kejelasan karena diminta untuk menanyakan ke pusat. Namun saat dikonfirmasi ke pusat, katanya diserahkan kepada daerah. ”Kami merasa seperti dipingpong, disuruh ke sana ke sini dengan harapan yang tak jelas,” keluhnya.
Laili memaklumi jika tidak diterima saat ini lantaran anggaran daerah tidak cukup untuk membayar semua. Namun ia berharap sedikit demi sedikit mereka dapat diangkat menjadi CPNS, sampai jumlah tenaga honorer K2 habis. ”Kami juga memiliki loyalitas kerja yang tinggi. Meski beban sama, namun bayaran berbeda. Honor saya masih di bawah UMR. Saya berharap banyak kepada pemerintah untuk setidaknya melirik dan memperhatikan nasib kami,” ungkapnya.
Laili sendiri telah menanti kesempatan menjadi CPNS sejak 2005. Bagi yang masih muda seperti dirinya, masih bisa mengikuti seleksi umum. Namun bagaimana honorer yang sudah tidak memungkinkan untuk ikut lantaran terkendala usia dan ijazah. ”Kami berharap meskipun tidak lolos sebagai CPNS, kami digaji sesuai dengan UMR. Selain itu, terus dilakukan pengangkatan secara bertahap sampai K2 habis,” harapnya.
Nasib serupa dialami Juwadi, 48. Tenaga honorer ini juga tidak lolos dalam seleksi CPNS K2, meski telah mengabdi selama 30 tahun di bagian umum SMAN 5 Semarang. Ia mengaku telah mengikuti tes CPNS sebanyak empat kali. ”Namun selama itu pula saya tak kunjung diangkat,” keluhnya.
Juwadi mengaku, telah mengalami masa-masa sulit menjadi honorer sejak 1984. Mulai digaji RP 21 ribu hingga saat ini menerima Rp 1,1 juta sebulan. Jumlah tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi tunjangan PTT tahun 2013 yang dinyatakan hangus. Padahal untuk GTT dananya sudah keluar. ”Saat kami konfirmasi, katanya salah anggaran. Mereka yang melakukan kesalahan tetapi kami yang terkena imbasnya. Harapan kami cuma satu, pemerintah lebih perhatian dan kami dapat segera diangkat menjadi PNS,” pungkasnya.
Berbeda dengan dua honorer di atas, Kristanti, 33, cukup beruntung. Guru honorer SD Sampangan 01 ini berhasil lolos dalam seleksi CPNS K2 yang diumumkan Senin (10/2) lalu. Ia lolos setelah mengabdi selama 11 tahun sejak 2003 silam. Di SD Sampangan 01 sendiri, kata dia, ada 4 guru honorer, namun keemparnya tidak mengikuti tes karena masa pengabdiannya dinilai masih kurang. ”Mereka mengabdinya baru 2005 kemarin, kalau saya sudah sejak 2003,” cerita Kristanti yang saat ini nyambi kuliah Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Terbuka (UT) ini. (zal/fai/mg6/mg11/aro/ce1)