Peresmian Harus Menunggu Mendag

116

TEMANGGUNG—Penempatan Pasar Temang­gung Permai (eks Plasa Temanggung) yang akan dijadikan pasar tradisional percontohan masih menunggu keputusan Menteri Perdagangan. Sebab, saat ini kementerian tersebut masih kosong setelah Gita Wirjawan mundur.
Rencananya, peresmian akan dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurti, namun kepastian jadwal hingga saat ini belum diperoleh.
“Pasar Temanggung Permai kita masih menunggu keputusan dari Mendag, sekarang kan Pak Gita Wirjawan mundur, jadi masih menunggu proses. Yang akan meresmikan kemungkinan besar Wamendag. Tetapi kapan pastinya kita masih menunggu,” kata Bupati Temanggung, Bambang Sukarno.
Ia mengatakan, pihaknya sejauh ini masih melakukan persiapan peresmian, di antaranya memetakan (zonasi) penempatan pedagang di pasar yang akan dijadikan kiblat pasar tradisional di Indonesia ini. “Kita masih persiapan. Pedagang juga harus ditata dulu,” terangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung, Rony Nurhastuti, terkait dengan persiapan yang dilakukan diantaranya adalah pembahasan perbup sebagai produk hukum turunan dari Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar. “Sudah kami susun. Sekarang perbup sudah ada di Bagian Hukum untuk penyesuaian,” katanya.
Dalam perda tersebut, lanjut Rony, terdapat berbagai peraturan pedagang termasuk di antaranya tentang retribusi dan sewa kios serta los dalam pasar. Persoalan mengenai tarik ulur harga antara pedagang pasar dan Pemkab juga telah masuk dalam salah satu materi perbup tersebut. “Kita harapkan secepatnya dapat diundangkan,” katanya.
Ia mengatakan, anggaran pembangunan pasar percontohan Temanggung Permai adalah bantuan dari Kementerian Per­da­gangan (APBN) sebesar Rp 6.277.398.000 dengan da­na pendamping dari APBD Ka­bupaten Temanggung Rp 495.141.500. Program tersebut telah diselesaikan pada akhir tahun lalu dan siap untuk ditempati.
Ketua Komisi C DPRD Te­mang­gung, Slamet mengatakan telah memberikan rekomendasi kepada Pemkab Temanggung sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar. “Di situ sudah jelas bahwa wewenang sepenuhnya berada di tangan Bupati Temanggung,” katanya.
Ia menjelaskan, selama pro­blem harga kios dan los belum terselesaikan, maka penempatan pasar tersebut akan semakin lama. Dan ini berdampak pada pedagang yang pada akhirnya dirugikan. Selama ini banyak pedagang yang menyewa kios dan los di tempat lain dan sebagian lainnya terpaksa tidak berdagang dan beralih pekerjaan sembari menunggu renovasi diselesaikan.
“Yang pasti, apabila tidak segera diselesaikan yang dirugikan adalah pedagang sendiri. Mereka tidak segera menempati tempat yang baru. Kasihan yang harus memperpanjang sewa tempat mereka di tempat lain. Belum lagi yang tidak bisa berdagang,” katanya. (zah/lis)