10 Warga Belum Sepakat

147

SMG 20140212.inddPembebasan Lahan Kali Tenggang

BALAI KOTA — Sepuluh pemilik lahan yang terkena normalisasi Kali Tenggang di tiga kelurahan masih menolak besaran ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Semarang. Kesepuluh warga itu berada di wilayah Kelurahan Terboyo Kulon, Tambakrejo dan Kaligawe.
Di wilayah Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, dari 14 warga Kampung Tenggang RT 5 RW 7 yang selama ini menolak ganti rugi, 12 warga di antaranya sudah menyatakan sepakat dengan besaran ganti rugi. Dua warga yang masih menolak adalah Syahrir, warga RT 3 RW 2, dan Hamdi, warga RT 5 RW 7.
Kesepakatan 11 dari 12 warga itu diutarakan dalam pertemuan negosiasi bersama Pemkot Semarang di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, Senin (10/2) lalu. Sementara satu orang warga sudah menyatakan sepakat sejak pertemuan sebelumnya.
Dua warga yang belum sepakat masih mempertahankan permintaan nilai ganti rugi tanah Rp 1,5 juta per meter. ”Dari 14 warga Tambakrejo, 12 orang sudah sepakat. Dan saya tegaskan tidak ada perubahan terhadap nilai appraisal. Tetap mengacu batas maksimal Rp 580 ribu per meter. Nilai bangunannya menyesuaikan. Dalam musyawarah kemarin memang ada perubahan kriteria-kriteria. Untuk yang belum sepakat kita akan tetap menempuh pendekatan secara baik-baik,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kepada Radar Semarang, Selasa (11/2).
Dengan terbebaskan lahan Kampung Tenggang, membuat pemkot sedikit lega, karena pengerjaan normalisasi Kali Tenggang, yang selama ini terganjal pembebasan lahan, bisa segera dikerjakan. Namun pemkot masih memiliki pekerjaan rumah (PR) banyak terkait normalisasi Kali Tenggang. Sebab, masih ada ratusan warga di bebeberapa kelurahan yang belum terbebaskan.
”Nanti akan saya datangi satu per satu warga yang terkena dampak normalisasi Kali Tenggang ini. Saya akan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa manfaat normalisasi Kali Tenggang ini sangat luas dan penting,” tandasnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang Nugroho Joko Purwanto menambahkan, dari total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 3,5 miliar, yang sudah terserap sekitar Rp 2,3 miliar. ”Sisanya untuk membebaskan lahan milik warga yang belum sepakat,” ujarnya.
Setelah pernyataan sepakat, warga diminta menghitung kembali bangunan sesuai koefisien bangunan yang terkena. Dan menyelesaikan administrasi pembayaran nilai ganti rugi.
”Kami masih menunggu pengumpulan surat-surat tanah milik warga. Setelah pembayaran nanti kita harapkan warga membongkar bangunan rumah mereka. Kita serahkan kepada warga (pembongkaran), agar mereka bisa menggunakan lagi infrastruktur yang masih bisa dipakai,” katanya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Normalisasi Kali Tenggang, Sutrisno, menjelaskan lahan Kali Tenggang yang ada di Kelurahan Tambakrejo sudah terbebaskan 98 persen. Tinggal dua bidang tanah yang belum dibebaskan milik Syahrir dan Hamdi.
”Milik Pak Hamdi berupa tambak, padahal nilai maksimal appraisal untuk tambak Rp 90 ribu per meter, tapi yang bersangkutan mintanya Rp 1,5 juta. Pun dengan Pak Syahrir, nilai tanahnya Rp 580 ribu per meter, tapi tetap ngotot minta Rp 1,5 juta,” terangnya.
Kepala UPTD Semarang Utara, Dinas PSDA ESDM Kota Semarang itu menambahkan, nilai bangunan berdasar musyawarah terakhir Senin lalu sekitar Rp 1,77 juta per meter. ”Untuk bangunan dua lantai seperti milik Pak Kunto (Ketua RT 5 RW 6) sekitar Rp 2 juta lebih,” ujarnya.
Terkait dua warga yang belum sepakat harga, pihaknya masih akan melakukan pendekatan musyawarah, dan akan mempelajari ketentuan hukum konsinyasi. ”Apakah konsinyasi bisa dilakukan per segmen, artinya untuk wilayah Kelurahan Tambakrejo saja, terhadap dua warga itu? Atau memang konsinyasi hanya bisa dilakukan ketika memenuhi 80 persen penuntasan ganti rugi secara keseluruhan proyek normalisasi Kali Tenggang. Kalau bisa dilakukan per segmen, yang di Tambakrejo itu bisa dikonsinyasi, karena sudah mencakup 80 persen lebih,” paparnya.
Menurut Sutrisno, masih ada PR pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Tenggang lagi yang harus diselesaikan. Seperti di Kaligawe dari 56 bidang masih menyisakan 4 bidang, dan Terboyo Kulon dari 21 bidang masih ada 4 bidang yang belum terbebaskan.
”Di Kaligawe seperti milik Pak Kusuma Hadi, mintanya Rp 1,8 juga per meter untuk bangunannya. Padahal sesuai dengan hitungan DTKP tahun 2010 angkanya Rp 769.707 per meter. Sedangkan nilai tanahnya dari luas sekitar 450 meter persegi mintanya Rp 2 miliar. Sementara harga per meter menurut appraisal Rp 1,8 juta per meter,” jelas Sutrisno.
Warga Kaligawe lain seperti Gunawan, lanjut Sutrisno, tinggal menyelesaikan pembayaran ganti rugi bangunannya. Sebab, ganti rugi tanah sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga beberapa tahun lalu. ”Sedangkan dua bidang tanah lain milik Pak Katijo Cipto, belum dilakukan negosiasi, karena yang bersangkutan hanya memiliki surat kopian, tapi untuk masalah harga dia manut pemkot,” katanya.
Sedangkan warga Terboyo Kulon, kata Sutrisno, empat bidang yang belum terbebaskan tersebut milik Hamdi, Yusuf, Sandra dan Ikhwani. ”Pak Hamdi orangnya sama yang di Tambakrejo, tapi dia juga punya tambak di Terboyo Kulon. Mintanya juga sama Rp 1,5 juta per meter. Sedangkan tiga warga lainnya, alamatnya belum ketemu. Setiap kita undang untuk pertemuan selalu tidak datang,” imbuhnya.
Selain lahan di tiga kelurahan tersebut, masih ada sejumlah lahan Kali Tenggang yang harus dibebaskan. Seperti di Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Kalicari. Dipastikan penyelesaian normalisasi Kali Tenggang bakal membutuhkan waktu panjang. ”Untuk yang wilayah Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Kalicari, appraisal-nya belum ada. Kita masih fokus di Tambakrejo, Kaligawe, dan Terboyo Kulon dulu,” tandas Sutrisno. (zal/aro/ce1)