Akibat Larangan Merokok
SEMARANG — Kebijakan pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok berakibat pada penurunan jumlah industri tembakau di wilayah Jateng. Penurunan tersebut berlangsung sejak enam tahun lalu, hingga saat ini mencapai 89 persen atau setara 2.222 unit.
Mengenai kondisi tersebut, Kepala Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Ratna Kawuri menyatakan bahwa data 2007 mencatat ada 2.500 industri rokok di Jateng. Namun dari hasil monitoring, saat ini banyak industri kecil golongan III yang tidak berproduksi karena imbas kebijakan regulasi pengendalian konsumsi rokok. ”Di tahun 2013 lalu, yang tersisa hanya 278 unit,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, industri golongan III memproduksi maksimal 300 juta batang per tahun, namun beban pajaknya 10 persen. Hal itu, sangat memberatkan kinerja usaha. Bahkan, sesuai dengan draf RAPBN 2014, cukai tersebut berpotensi menjadi 20 persen dan semakin mengimpit sektor usaha kecil. ”Padahal, selama ini sektor industri hasil tembakau menjadi salah satu usaha yang banyak menyerap tenaga kerja langsung,” ujarnya.
Untuk wilayah Jateng, beberapa daerah yang kaya akan industri rokok di antaranya Kabupaten Kudus, Semarang, Jepara dan Pati. Sedangkan bahan baku juga berasal dari Jateng yaitu dari Temanggung. Mengenai kondisi tersebut, Bupati Kudus, Musthofa berharap kebijakan pemerintah tersebut tetap berdampak positif kepada sektor usaha kecil dan menengah. ”Paling tidak, tetap bisa melindungi kelompok usaha ini,” ujarnya.
Menurutnya, industri golongan III di Kudus banyak yang gulung tikar karena tidak kuat dalam permodalan. Berdasarkan data yang dimilikinya, pada tahun 2011 lalu, tercatat masih ada 97 industri yang tersisa, sedangkan di akhir tahun 2013 tinggal 73 industri.
”Dari data ini, berarti tren akan terus menurun. Namun demikian, tetap diharapkan sisa industri yang masih bertahan bisa tetap stabil dan terus berkembang,” tegasnya.
Mengenai kebijakan pemerintah terkait cukai, pihaknya menilai langkah pemerintah perlu didukung. Namun dengan catatan ada upaya penguatan permodalan sektor industri kecil, baik melalui perbankan maupun kemitraan dengan perusahaan pemerintah. (ars/ida/ce1)