Punya Bukti Kecurangan, Laporkan Pihak berwajib

167

DEMAK-Masyarakat, utamanya calon perangkat desa yang memiliki bukti-bukti tentang kecurangan penilaian maupun dugaan setoran politik uang terkait seleksi perangkat desa, dipersilakan melapor ke pihak berwajib. Demikian disampaikan Plt Sekda Pemkab Demak, Singgih Setyono saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait adanya keluhan para calon perangkat yang tidak jadi.
“Memang keluhannya ada yang rasional dan emosional. Tapi, kita tanggapi secara prosedural saja,” katanya.
Yang jelas, kata Singgih, seleksi perangkat sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil kesempatan. Seharusnya masyarakat tidak perlu percaya dengan pihak-pihak yang mengaku bisa menjadi makelar agar diterima sebagai perangkat desa. “Ya, bodone sing diapusi (Bodohnya yang mau ditipu),” katanya.
Singgih juga mengatakan, orang yang tidak lulus seleksi, tentu akan mencari apa saja yang bisa menjadi alasan untuk membela diri. Dalam seleksi perangkat desa ini, ada yang benar-benar tidak lulus lantaran nilainya tidak memenuh standar serta yang betul-betul lulus karena hasil tesnya memang bagus.
“Perlu diketahui, yang tidak lolos jadi perangkat karena nilainya memang jatuh, utamanya nilai psikotes,” jelasnya.
Sebetulnya untuk meminimalisir masalah, sistem penilaian telah diperbaiki atau disempurnakan. Bahkan, untuk calon tunggal memang tidak otomatis akan lolos seleksi jika nilai ujiannya di bawah standar. “Jadi, calon tunggal kalau nilainya kurang dari 56 maka tetap tidak bisa. Calon tunggal justru berat. Jadi, calon tunggal tidak otomatis jadi. Kalau calon tunggal ini pintar, bisa saja meminta saudaranya untuk ikut nyalon agar ada pesaingnya,” kata dia.
Sementara itu, hingga kini para calon perangkat tidak lolos masih menunggu klarifikasi dari pemkab setempat. “Kita ajukan surat ke bupati dan dewan,” terang Bambang Margono, seorang calon perangkat desa.
Seperti diketahui, puluhan calon perangkat dari beberapa kecamatan yang tidak jadi, sebelumnya menggeruduk dan mencegat bupati di gedung DPRD Demak meminta kejelasan soal seleksi perangkat desa yang dinilai curang. Selain penilaian yang dianggap tidak transparan, kabar dugaan politik uang yang dikaitkan dengan seleksi perangkat desa itu juga menjadi perbincangan hangat di masyarakat dalam sepekan terakhir ini.
Informasi yang dihimpun koran ini, agar bisa lolos menjadi perangkat desa maka seorang calon harus setor uang antara Rp 120 juta hingga Rp 250 juta. Bahkan, ada pula yang paket sebesar Rp 300 juta. Karena itu, meski nilai bagus namun tidak bisa menjangkau nilai nominal itu, maka dianggap tidak lulus. Bahkan, banyak pula yang sudah menjual tanah atau berutang ke bank untuk bisa menyetor uang. Selain itu, calon perangkat yang jadi, sehari menjelang pengumuman juga sudah tahu bahwa mereka telah lulus. (hib/ton)