Buktikan jika Bisa Miskinkan Dokter

190

Tarif Kapitasi Bisa Diubah

MUGASARI – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bersedia merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 69 tahun 2013 apabila dibuktikan tarif biaya kapitasi yang diterima dokter, sebagaimana diatur dalam regulasi itu sampai memiskinkan dokter. Hal tersebut diungkapkannya di sela acara ”Ramah Tamah dan Dialog Menteri Kesehatan RI dengan Jajaran Kesehatan di Jawa Tengah” yang digelar di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang, Rabu (5/2).
”Saya sering dihujat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/2013 itu (salah satunya mengatur tarif kapitasi dokter) memang tanggung jawab saya. Saya yang tanda tangan,” ujarnya. Permenkes Nomor 69/2013 mengatur Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Menurutnya, Permenkes tersebut dibuat demi kepentingan masyarakat luas. Kendati demikian, apabila sejak peraturan tersebut dibuat sampai menjadikan dokter miskin, ia mempersilakan pihak yang merasa demikian, untuk membuktikannya. ”Saya mau mengubah. Masih ada waktu. Buktikan pada saya, Saudara (pihak yang keberatan, Red) mengutamakan pelayanan pada pasien, bukan kepentingan lain. Buktikan saya memiskinkan Saudara,” ujarnya.
Sebelumnya, banyak pihak yang mengeluhkan biaya kapitasi yang diterima dokter dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah. ”Nilai kapitasi pusat kesehatan masyarakat sekitar Rp 3 ribu-Rp 6 ribu memang sudah sesuai karena ada kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp 1 ribu per pasien,” kata Ketua IDI Jateng Joko Widiyarto.
Namun, kata dia, nilai kapitasi yang diterima dokter sejauh ini belum rasional dan masih rendah, idealnya di kisaran Rp 8-10 ribu. Padahal, dokter masih harus menanggung biaya-biaya lainnya.
Nilai kapitasi dokter itu, kata Joko, sudah termasuk biaya pembayaran apoteker, karyawan, listrik, air, praktik, dan sebagainya, sementara biaya atas risiko yang diterima dokter tidak diperhitungkan.
Kepala Divisi Regional VI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jateng-DIJ Andayani Budi Lestari menjelaskan bahwa program JKN saat ini lebih banyak mendapat respons positif dari masyarakat. Meski demikian, ia meminta masyarakat bisa berobat ke puskesmas terlebih dulu, tidak langsung ke rumah sakit. ”Jadi kami juga mengimbau masyarakat, kalau sakitnya cuma pilek ya jangan langsung ke rumah sakit. Buang-buang tenaga dokter spesialis kalau cuma ngobatin pilek,” kata Andayani.
Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jateng Dr Telogo Wismo mengatakan, PKFI berkomitmen untuk ikut serta menyukseskan JKN di wilayah Jateng. Salah satunya adalah pelayanan optimal kepada peserta JKN
Menurut Telogo, agar dapat melayani dengan optimal, seorang dokter diberi kuota 3000-an peserta.”Jadi kalau di Puskesmas dengan seorang dokter diberi peserta 11 ribu atau lebih, jelas pelayanannya tidak optimal. Sebaiknya, Puskesmas menambah tenaga dokter,” katanya.
Ironisnya, dokter keluarga yang sudah berjalan justru kekurangan peserta. Karena mereka harus mencari peserta sendiri. ”Seharusnya BPJS kesehatan memberikan peserta kepada dokter keluarga, seperti dokter di Puskesmas. Sehingga tidak mencari peserta sendiri,” usulnya. (dna/mg6/ton/ce1)