SOLO–Puluhan pedagang kios Stasiun KA Jebres tidak terima, lantaran hanya diberi deadline sehari untuk mengosongkan kios dan pengambilan ongkos ganti rugi bongkar. Pasalnya, masih ada hal lain yang perlu dinegosiasikan dengan PT KAI.
Perwakilan pedagang di Stasiun Jebres, saat ditemui wartawan di Loji Gandrung, kemarin (1/2) mengaku baru saja mendapatkan sosialisasi dari PT KAI Daops VI Jogja. Dalam sosialisasi itu, diceritakan PT KAI memberikan instruksi agar 21 pedagang segera mengosongkan kiosnya, paling lambat hari ini. Pada hari ini, para pedagang diminta segera mengambil uang ganti rugi bongkar yang dipatok Rp 250 ribu per meter persegi luas kios.
”Katanya, kalau besok (hari ini, Red) kami tidak ambil uang bongkar, maka uang itu akan hangus. Karena Senin, kios sudah akan dibongkar,” tutur Ithing Agus Widiatmo, koordinator pedagang kios Stasiun Jebres.
Ithing melanjutkan, instruksi tersebut tak bisa diterima para pedagang. Pasalnya, mereka merasa masih ada hal-hal yang harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Setidaknya, ada tiga hal yang masih menjadi ganjalan pedagang. Pertama, mereka tak bisa menerima penentuan uang ganti rugi bongkar yang jika ditotal sesuai luas bangunan, maka per kios permanen hanya mendapat Rp 3 juta dan kios semi permanen Rp 1,5 juta.
Selanjutnya, para pedagang keberatan dengan perintah pengosongan yang hanya diberi batas waktu satu hari. Padahal, 21 pedagang yang rata-rata berdagang oleh-oleh, makanan, dan minuman, serta warung makan, itu harus memindahkan barang-barang dagangan yang cukup banyak.
Ketiga, mereka masih bertanya-tanya ihwal tujuan relokasi setelah dilarang berjualan di dalam stasiun. Mengingat belum ada kejelasan tempat relokasi bagi para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sana.
”Kami seakan tak diberi ruang untuk diskusi. Dulunya, tahun 2000 kami membeli bangunan kios itu sebesar Rp 7,5 juta. Masak, hanya diganti Rp 3 juta. Kami pun tak tahu setelah pembongkaran akan dipindahkan ke mana,” keluhnya.
Sementara itu, Manajer Aset Nonproduksi PT KAI Daop VI Jogjakarta Suyanto mengatakan bahwa sosialisasi yang digelar kemarin sudah merupakan lanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya. Maka, ia mengklaim perintah pengosongan kios tidak bersifat mendadak. Menurutnya, pengosongan kios yang di-deadline hari ini, sudah tak bisa ditunda-tunda lagi. ”Dari awal saat rencana revitalisasi Stasiun Jebres digulirkan, kami sudah memperingatkan pedagang untuk bersiap-siap pindah,” ujarnya kepada Radar Solo.
Disinggung masalah besaran ganti rugi bongkar, Suyanto menegaskan, penetapannya sudah berdasarkan pada aturan PT KAI dan tak bisa diutak-atik lagi. Begitu pula untuk waktu pembagiannya yang hanya dipatok satu hari, dirasa sudah ideal. Alasannya, jumlah pedagang yang tidak begitu banyak, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu satu hari.
”Besaran ganti rugi bongkar itu sudah maksimum aturan PT KAI. Kalau masalah mengambil, itu hak mereka. Kalau mereka punya niatan baik, kami segera bayarkan,” kata Suyanto.
Terpisah, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap PT KAI bisa bersikap bijak. Ia mengakui, ihwal pengosongan kios di dalam lahan Stasiun Jebres sepenuhnya menjadi ranah PT KAI. Namun demikian, pihaknya akan berupaya mengomunikasikan permintaan para pedagang kepada PT KAI.
”Kami sudah kontak PT KAI. Harapannya, ada kelonggaran waktu bagi pedagang untuk mengosongkan kios dan masih terbuka negosiasi soal besaran ganti rugi bongkar. Karena itu sepenuhnya ada di ranah PT KAI,” tandasnya. (ria/un/ida)