GUBERNURAN – Pemprov Jateng akan memberikan advokasi kepada staf ahli gubernur bidang hukum dan politik Joko Mardiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) APBD 2011. Dalam kasus tersebut, pemprov menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.
”Yang aktif sebagai PNS kami punya wadah Korpri, akan diberikan advokasi sebagai bentuk kepedulian dan asas praduga tak bersalah,” kata Plt Sekda Jateng Sri Puryono usai rakor tanggap bencana di Gubernuran, Kamis (30/1).
Pihaknya akan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan kasus korupsi bansos yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Menurutnya untuk ranah pidana kasus ini akan diserahkan ke Kejati Jateng. ”Sementara secara kepegawaian nanti ada aturan mainnya,” ujarnya.
Dikatakan Sri Puryono, sementara ini pihaknya masih mengikuti proses hukum yang berjalan. Jika yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai terdakwa, barulah akan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Kejati telah menemukan dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos senilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemprov Jateng.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Masyhudi menjelaskan, modus penyimpangan dana bansos Pemprov Jateng ada dua cara. Yakni, pemotongan dan proposal fiktif.
”Pemotongan diduga dilakukan saat pencairan, yakni memotong dari penerima bansos. Sedang proposal fiktif adalah pemohon yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gelontoran bansos,” katanya, Rabu (29/1).
Perkara bansos ini, menurut Masyudi, cukup unik. Sebab, memiliki dua konstruksi penyimpangan antara ketika dana dikucurkan dari Pemprov Jateng dengan dana bansos yang sampai berupa pemotongan.
”Konstruksinya yang di provinsi adalah terkait dengan kebijakan dan penetapan para penerima bansos. Sedangkan yang di daerah adalah berupa pemotongan. Nah, Kejati Jateng fokus pada pengambil kebijakan (pejabat Pemprov) sebab dia yang bisa menyalurkan dan menetapkan siapa penerima bansos,” tandasnya.
Sedangkan pemotongan dana bansos, sambung Masyudi, nantinya akan ditangani oleh kejari-kejari di bawah lingkungan Kejati Jateng. ”Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan di daerah, kami melibatkan seluruh Kejari di Jateng untuk menyelidikinya,” jelasnya.
Dipaparkan Mashudi, jumlah bansos yang telah disalurkan oleh Pemprov Jateng pada 2010 mencapai Rp 14 miliar dan Rp 26,9 miliar pada 2011. ”Kami masih kembangkan dan tentunya fokus kepada aktor intelektualnya, biar yang di bawah ditangani oleh Kejari-kejari,” tambahnya.
Selain komitmen akan menyeret aktor intelektual, penyidik Kejati Jateng juga sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental dan Keagamaan, Mohamad Yusuf serta Ketua Tim Verifikasi Bansos, Joko Suyanto. (ric/aro/ce1)