Idham Cholid Dijerat Pasal Berlapis

130

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi
SEMARANG—Mantan ketua DPRD Wonosobo 1999-2004 Idham Cholid menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Semarang. Dia disidang atas kasus dugaan korupsi dana asuransi kesehatan, tali asih purna bakti DPRD Wonosobo 2004.
Duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, Idham oleh jaksa penuntut umum, Anto Widi dari Kejari Wonosobo dijerat dengan pasal berlapis. Yakni pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) juncto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Korupsi.
Kedua pasal tersebut merujuk atau dijuncto-kan pada pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Ancaman pidananya adalah maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Anto widi menjelaskan, terdakwa Idham telah menganggarkan, menyetujui dan merealisasikan asuransi jiwa. Bahwa tindakan tersebut menurut jaksa bertentangan dengan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 29 September 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, tindakan terdakwa Idham Cholied sebagai ketua DPRD Kabupaten Wonosobo menunjuk dan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga (Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera 1912 dan PT Alianz Life Indonesia) bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Perbuatan melawan hukum tersebut pembayaran preminya kepada PT Allianz Life Indonesia dilakukan Idham bersama-sama Supomo (mantan wakil ketua DPRD Wonosobo, alm), Budi Santoso (almarhum) dan Mustofa Afifi (almarhum).
“Terdakwa menganggarkan, menyetujui dan merealisasikan bantuan biaya tali asih dana purna bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengajukan usulan belanja sebesar Rp 2,25 miliar untuk dimasukkan ke raperda APBD 2004,” kata Anto.
Dari tiga komponen, yakni asuransi kesehatan, dana tali asih dan purna bakti tersebut, jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD secara keseluruhan sekitar Rp 80 juta. Dari 45 anggota DPRD, tanpa kecuali, menerima dana tersebut, sehingga total anggaran sekitar Rp 3-4 miliar.
Menanggapi dakwaan tersebut, Idham didampingi penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaaan. Oleh hakim Suyadi sidang ditunda hingga Kamis (6/2) pekan depan. Agendanya adalah langsung pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum untuk pembuktian perkara. (bud/lis)