Temukan Dana APBD Untuk Kampanye

151

WONOSOBO–Indikasi pelanggaran dalam proses kampanye calon legislatif (Caleg) DPRD Wonosobo kembali ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Wonosobo. Kali ini, berupa penggunaan dana aspirasi bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan caleg incumbent. Yakni caleg yang masih menjabat anggota DPRD.
“Ada dugaan kuat dana aspirasi masyarakat ini digunakan untuk kampanye pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah daerah pemilihan (Dapil) para caleg incumbent,” kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Wonosobo, Mahfudz Junaedi, kepada Radar Semarang, kemarin (29/1).
Menurutnya, Panwaslu sudah melakukan pengawasan dengan melibatkan pengawas kecamatan. Kini Panwaslu mengantongi beberapa bukti tertulis, meliputi kelompok dan nama penerima dana aspirasi masyarakat serta hasil kroscek data di lapangan.
“Bahkan, beberapa kelompok masyarakat, diduga fiktif. Artinya nama kelompok tersebut baru dibuat untuk mendapatkan dana atau barang dari dana aspirasi masyarakat,” katanya.
Dari hasil kroscek di lapangan, kata Junaedi, Panwaslu menemukan pelanggaran di wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Watumalang. Modusnya, dana aspirasi masyarakat ini bersumber dari APBD yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana usaha tratag yang sudah didistribukan pada Desember 2013. Pos anggarannya ada di Disnakertrans Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 200 juta dari APBD Perubahan dengan penerima bantuan 12 kelompok usaha. “Caleg dari PAN, diduga menggunakan dana aspirasi masyarakat untuk kampanye,” katanya.
Junaedi menambahkan, hasil temuannya adalah nama-nama kelompok yang sebagian besar baru dibentuk. Tujuannya untuk menyalurkan dana bantuan tratag dengan kontrak politik agar memilih caleg DPRD yang telah menyalurkan bantuan tersebut.
Kelompok penerima meliputi, di Kecamatan Sukoharjo meliputi Desa Rogojati Dukuh Larangan, Desa Karanganyar, Desa Sempol Dukuh Timbang, Desa Kejaksan Dukuh Banaran, Desa Sukoharjo Dukuh Banjarsari. Kemudian, Kecamatan Watumalang, antara lain, Desa Wonokampir, Desa Limbangan Dukuh Petir, Wonosroyo, Pesuruhan, Gumawang Kidul dan Desa Banyukembar Dukuh Sunten.
“Kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Sekarang ini sedang kami data kelompok mana saja, yang sudah mendapatkan tratag tersebut,” katanya.
Selain di dua kecamatan tersebut, imbuh Junaedi, kasus serupa terjadi di Kecamatan Kalibawang juga ditemukan pemberian tratag warga kuning dari salah satu caleg DPRD Wonosobo dari Golkar. Kontrak politiknya dibuktikan secara tertulis bermaterai dengan beberapa ketua RT di Desa Grenjeng dan Desa Kalikarung.
“Ketua RT di wilayah tersebut menjanjikan 95 persen di TPS yang bersangkutan, wajib memenangkan caleg yang telah memberikan tratag tersebut. Apabila tidak terpenuhi, caleg yang bersangkutan akan mengambil lagi tratag yang sudah diterima oleh para RT tersebut,” katanya. (ali/ida)