Kejati Incar Aktor Intelektual

130

Korupsi Bansos
PLEBURAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan membidik aktor intelektual dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kemasyarakatan Pemprov Jateng 2010-1011. Kejati telah menemukan dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos senilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemprov Jateng.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Masyhudi menjelaskan, modus penyimpangan dana bansos Pemprov Jateng ada dua cara. Yaitu pemotongan dan proposal fiktif. ”Pemotongan diduga dilakukan saat pencairan, yakni memotong dari penerima bansos. Sedang proposal fiktif, adalah pemohon yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gelontoran bansos,” katanya, Rabu (29/1).
Perkara bansos ini, menurut Masyudi, cukup unik. Sebab memiliki dua konstruksi penyimpangan antara ketika dana dikucurkan dari Pemprov Jateng dengan dana bansos yang sampai berupa pemotongan.
”Konstruksinya yang di provinsi adalah terkait dengan kebijakan dan penetapan para penerima bansos. Sedangkan yang di daerah adalah berupa pemotongan. Nah, Kejati Jateng fokus pada pengambil kebijakan (pejabat Pemprov) sebab dia yang bisa menyalurkan dan menetapkan siapa penerima bansos,” tandasnya.
Sedangkan pemotongan dana bansos, sambung Masyudi, nantinya akan ditangani oleh Kejari-kejari di bawah lingkungan Kejati Jateng. ”Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan di daerah, kami melibatkan seluruh Kejari di Jateng untuk menyelidikinya,” jelasnya.
Dipaparkan Mashudi, jumlah bansos yang telah disalurkan oleh Pemprov Jateng pada 2010 mencapai Rp 14 miliar dan Rp 26,9 miliar pada 2011. ”Kami masih kembangkan dan tentunya fokus kepada aktor intelektualnya, biar yang di bawah ditangani oleh Kejari-kejari,” tambahnya.
Selain komitmen akan menyeret aktor intelektual, Penyidik Kejati Jateng juga sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental dan Keagamaan, Mohamad Yusuf dan Ketua Tim Verifikasi Bansos, Joko Suyanto.
Penetapan tersangka itu berdasarkan pada gelar perkara di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada 22 Januari 2014 lalu. Peran Joko Mardiyanto dalam dugaan korupsi itu pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mantan stafnya, Joko Suyanto yang berperan sebagai ketua tim verifikasi bantuan sosial itu juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, penyidik belum memeriksa ketiganya sebagai tersangka. ”Diperiksa sebagai saksi sudah, tapi diperiksa sebagai tersangka belum. Masih kami jadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Eko.
Dihubungi melalui telepon pribadinya, Joko Mardiyanto mengatakan belum mengetahui kabar penetapannya sebagai tersangka. ”Itu berita kapan ya, kok saya belum diberitahu oleh Kejaksaan Tinggi? Apa alasannya menetapkan saya sebagai tersangka?” katanya. (bud/ton/ce1)