MANYARAN — PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) ternyata tidak memberikan laporan keuangan dan tidak menyetorkan deviden (keuntungan) kepada Pemda Rembang. Padahal, Bupati Rembang Moch Salim menjanjikan deviden Rp 4,5 miliar dari penyertaan modal yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 25 miliar.
Hal itu diungkapkan mantan anggota DPRD Rembang periode 2004-2009, Sugeng Ibrahim saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang untuk terdakwa Direktur PT RBSJ Siswadi. Anggota fraksi PKB itu mengatakan, atas hal itu, DPRD mengajukan hak angket kepada eksekutif terkait keberlangsungan PT RBSJ.
”Sebab dari 2006-2007 itu, sama sekali tidak ada deviden dan tidak ada laporan keuangan dari PT RBSJ. Namun, baik dari direksi PT RBSJ, maupun dari pihak Pemkab Rembang, tidak ada yang menghadiri panggilan yang kami layangkan,” ujar Ibrahim.
Saksi lainnya adalah Mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Agus Suranto. Ia menjelaskan, tindakan Bupati dengan mengambil uang dari anggaran Dana Tidak Tersangka (DTT) itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan melanggar aturan. Sebab, DTT hanya digunakan untuk penanganan bencana alam atau sosial yang memang tidak dianggarkan dalam APBD.
”Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah,” ujar Agus yang kini menjadi Kepala Biro Administrasi Pemprov Jateng itu.
Menanggapi hal tersebut, Siswadi mengatakan, saat itu dia dilarang memenuhi panggilan dari DPRD. ”Oleh pemegang saham dalam hal ini eksekutif kami dianjurkan tidak memenuhi panggilan tersebut,” jelasnya. (bud/ton/ce1)