KAUMAN — Nasib pedagang blok C dan D Pasar Kanjengan sementara ini masih ’aman’. Pemkot belum mengambil langkah pembongkaran sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Meski begitu pedagang masih meminta pemkot bisa mengeluarkan kebijakan atas permintaan pedagang yang ingin menyewa bangunan pasar. Jika memang harus relokasi, pedagang menyatakan siap, dengan catatan pedagang ingin bertemu dengan Wali Kota Hendrar Prihadi untuk membicarakan masalah relokasi.
”Selama ini Pak Hendi (sapaan akrab Hendrar Prihadi, Red), mengumumkan masalah relokasi hanya di media saja. Tapi secara tatap muka langsung dengan pedagang belum pernah. Kami ingin bertemu langsung dan menyampaikan keluh kesah kami selama ini,” kata Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kanjengan, Mariyanto, kepada Radar Semarang, kemarin (28/1).
Sebelumnya, wali kota sempat menyampaikan penawaran relokasi bagi pedagang Kanjengan di tiga tempat, yakni gedung parkir Johar, Johar Shopping Center (JSC), dan Pasar Dargo. Dari tiga tempat tersebut, menurut Mariyanto, pedagang condong ke gedung JSC atau eks Matahari.
”Dari pemkot sudah peletakan eksekusi dari PN Semarang, sehingga saat ini bola ada di tangan pemkot, bukan lagi PT Pagar Gunung Kencana (PGK) selaku pemilik bangunan. Dari pedagang sendiri berharap ada solusi terbaik sebelum putusan PN dijalankan oleh pemkot,” ujarnya.
Keinginan pedagang untuk bertemu wali kota sudah diungkapkan melalui surat yang dilayangkan pada akhir Desember 2013 lalu. Surat tersebut berisi tanda tangan sekitar 70 pedagang Kanjengan blok C dan D, yang meminta pertemuan dengan wali kota.
”Kita sudah layangkan surat ke Pak Hendi, tapi sampai saat ini belum dibalas. Intinya, kami mau bertemu dan menyampaikan keluh kesah kami selama ini. Kalau sudah sampai tahapan itu (eksekusi), pedagang mau diapakan. Kemarin memang ada tawaran-tawaran, tapi sebatas lewat media saja,” ujarnya.
Pihaknya akan menghormati apa pun keputusan pemkot. Sebelum pemkot mengambil keputusan, pedagang ingin wali kota membicarakan langkah tersebut.
”Kalau bicara masalah relokasi jangan dulu. Kalau bisa kita tetap menempati Kanjengan, apakah itu dengan sistem sewa 10 tahun kita siap. Kalau tidak bisa dan tetap mau dikosongkan, kita minta jangan sekarang, timing-nya belum pas. Karena pemerintah banyak gawe seperti akan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilihan presiden), dan pilwakot (pemilihan wali kota),” terangnya.
Tapi, kalau memang sudah tetap bicara relokasi, kata Mariyanto, tempat relokasi harus memenuhi syarat. Para pedagang minta di gedung eks Matahari lantai I. ”Saat ini lantai I gedung tersebut ada penghuninya, apakah Pak Hendi bisa melakukan untuk itu? Saya yakin bisa, karena pemerintah punya tangan besi. Jadi, kami minta diupayakan pedagang blok C dan D bisa menempati lantai satu. Harapan teman-teman sudah seperti itu,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto mendesak pemkot tidak diam saja menyikapi permasalahan pedagang Pasar Kanjengan tersebut.
”Kalau saya lihat selama ini pemkot pasif. Padahal putusan dari PN Semarang sudah turun dan sudah jelas. Tapi kita minta sebelum putusan itu dilaksanakan, pemkot harus menyediakan tempat relokasi yang layak. Permintaan pedagang untuk bertemu wali kota juga harus direspons,” ujarnya.
Komisi B sebelumnya sudah memediasi pedagang dengan pemkot. Saat ini bola ada di tangan pemkot. ”Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Jangan sampai menimbulkan persepsi di masyarakat kalau pembiaran yang dilakukan pemkot ini ada unsur politis,” tegasnya.
Kabag Hukum Setdakot Semarang Abdul Haris menyatakan, putusan eksekusi dari PN memang sudah turun. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang. ”Nanti akan dilakukan eksekusi oleh pengadilan,” ujarnya singkat. (zal/aro/ce1)