KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) prihatin atas tertangkapnya 4 oknum polisi di Kota Semarang dan Demak lantaran terlibat kasus narkoba. Sebab, tindakan mereka telah merusak citra polisi sebagai aparat penegak hukum. Polisi seharusnya membantu program pemerintah memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
”Kami merasa prihatin banyaknya anggota Polri di berbagai wilayah yang terkena kasus narkotika. Makanya, kami akan berupaya mendalami kasus-kasus seperti itu agar ke depannya bisa dilakukan upaya preventif (pencegahan),” kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurachman kepada Radar Semarang tadi malam.
Hamidah mengatakan, sebagai anggota polisi, seharusnya bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum. Namun keempat oknum tersebut malah melanggar hukum. ”Pejabat pengawas malah jadi pengedar, ini sebenarnya ada apa dengan mereka?” ujarnya setengah bertanya.
Pihaknya sangat mengapresiasi langkah Polrestabes Semarang dan Polres Demak yang sudah melakukan proses hukum dan menetapkan pelakunya sebagai tersangka. Kompolnas berharap proses hukum kasus tersebut berjalan fair dan profesional agar menjadi pembelajaran bagi anggota lain.
Menurutnya, oknum anggota polisi yang terjerat narkoba harus dijatuhi sanksi berat. Tak hanya pelanggaran kode etik, namun harus dilakukan pemecatan secara tidak hormat.
”Memang mekanismenya panjang. Setelah putusan dari pengadilan incraht atau memiliki kekuatan hukum tetap, oknum tersebut baru akan menjalani sidang kode etik kepolisian. Dan, setelah keluar keputusan atas sidang kode etik, itu dihentikan hak-haknya, seperti gaji dan sebagainya,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Budi Wicaksono mengatakan, sudah tidak ada ampun lagi bagi anggota kepolisian yang bersentuhan dengan sabu-sabu, apalagi menjadi pengedar. ”Sanksinya harus pemecatan. Ini sesuai dengan tekad Kapolri untuk memberantas judi, teorisme, narkoba, dan korupsi,” jelasnya.
Selama ini, anggota polisi yang terbukti mengonsumsi narkoba, hukumannya hanya peringatan keras dan sanksi administrasi. Misalnya, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, atau mutasi ke bagian yang lain.
Budi menegaskan, sanksi haruslah bersifat mendidik. Apakah setelah mendapat sanksi itu pihak yang bersangkutan akan menyesal atau tidak juga harus dipertimbangkan. ”Sedangkan untuk pengedar harus dihukum seberat-beratnya,” tandasnya. (bud/ric/fai/aro/ce1)