Perkara Sengketa Lahan PTPN IX
UNGARAN — Sidang perdana kasus sengketa lahan seluas 126 hektare yang diklaim milik 426 kepala keluarga warga di 7 dusun, Senin (27/1) kemarin, digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
Tujuh dusun yang dimaksud adalah Getas, Bendosari, Karanglo, Senggrong, Nali Gunung, Cendini, Gentan di Desa/Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
Warga menuntut lahan yang saat ini digunakan oleh PT Perkebunan Nusantara IX untuk kebun karet, dikembalikan lagi kepada warga yang memiliki lahan tersebut.
Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Dedeh Suyanti SH, dengan hakim anggota: Kony Hartanto dan Budi Prayitno. Sidang kemarin berlangsung singkat.
Ketua majelis hakim menawarkan kepada tergugat dan penggugat untuk proses mediasi. Setelah menyepakati proses mediasi dengan mediator dari PN Kabupaten Semarang, sidang ditutup dan dilanjutkan proses mediasi antara perwakilan Pemkab Semarang, PT Perkebunan Nusantara IX dan BPN Kabupaten Semarang. Sidang akan dibuka kembali setelah ada hasil dari proses mediasi tersebut.
Dalam perkara tersebut, kuasa hukum warga dari kantor LBH Solidaritas Bawen. Terdiri atas pengacara Edi Santosa, Endar Susilo, Kusmandityo, Joko Margito, Masykur, dan rekan. Mereka menggugat Presiden RI cq Mendagri, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Ungaran; serta Menteri Agraria/Kepala BPN Pusat dan Direktur PT Perkebunan Nusantara IX.
Gugatan dilayangkan ke PN Kabupaten Semarang, karena warga merasa dirugikan akibat tanahnya dikuasi oleh PT PN untuk perkebunan karet.
Usai persidangan, Edi Santosa mengatakan, awalnya rakyat dipekerjakan oleh kolonial Belanda pada perkebunan tersebut (saat ini berubah menjadi PT PN). Sejak saat itu, Belanda memberikan tanah kepada warga yang bekerja.
Namun, setelah merdeka, warga diusir. Tanah tersebut justru digunakan keseluruhan untuk perkebunan. Warga sudah melakukan perjuangan hingga ke tingkat provinsi dan pusat. Bahkan, beberapa kali berunjuk rasa, namun tidak pernah ada hasilnya. Sehingga warga melakukan gugatan class action.
”Saat ini, kita lakukan gugatan class action memohon agar warga yang tergusur, diberi hak-haknya atau ada pengertian tukar guling. Sebab, tanah warga diklaim milik PT PN, sehingga warga tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam,” tutur Edi Santosa.
Edi menambahkan, ”Ini sidang perdana untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam mediasi. Sudah dua kali proses mediasi gagal, karena PT PN tidak datang. Tapi kali ini datang sehingga bisa langsung mediasi.”
Bukti-bukti yang dibawa dalam persidangan adalah surat dari kementerian yang meminta agar direalisasikan pendistribusian tanah untuk warga. Namun, perintah tersebut tidak dilaksanakan hingga saat kini. Sehingga warga melakukan gugatan.
”Selain perkara tersebut kami juga akan melakukan gugatan PTUN,” kata Endar Susilo.
Kuasa hukum PT PN, Sumaryudi usai persidangan mengatakan, pihaknya belum dapat berkomentar apa pun. Alasannya, belum ada keputusan dari persidangan. Sumaryudi mengklaim pihaknya juga memiliki sejumlah bukti, sehingga perlu dilakukan uji pembuktian dalam sidang. ”Kita ikuti proses persidangan saja, dengan pembuktian alat bukti yang ada.” (tyo/isk/ce1)