Pengawas Sekolah Langgar Perda

126

UNGARAN — Formasi pengawas SMP dan SMA di Kabupaten Semarang yang sebagian besar belum pernah menduduki jabatan kepala sekolah, disorot kalangan DPRD setempat.
Dewan menyatakan, sesuai pasal 60 Perda Kabupaten Semarang No 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pengawas harus sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah (kasek). Ironisnya, dari 23 pengawas sekolah, hanya 3 orang yang sudah pernah menjadi kasek.
Ketua Komisi D, The Hok Hiong mengatakan, pihaknya mendapat keluhan terkait keberadaan pengawas SMP dan SMA yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta Dinas Pendidikan menaati Perda yang ada.
”Saya sudah mengecek, ternyata memang hanya 3 yang tidak melanggar, karena pernah duduk sebagai kepala sekolah. Semestinya, Dinas Pendidikan menaati aturan tersebut. Ini menjadi masukan untuk penataan pegawai ke depan,” kata Hok, Senin (27/1) pagi kemarin.
Hok meminta Dinas Pendidikan menata ulang keberadaan pengawas SMP dan SMA, agar tidak melanggar Perda. Pengawas yang tidak memenuhi ketentuan, harus diganti. ”Bupati harus koordinasi dengan SKPD agar aturan berjalan.”
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih membantah adanya pelanggaran Perda No 6 Tahun 2009. Sebab, 23 pengawas diangkat sebelum Perda tersebut diberlakukan.
Selain itu, menurut Dewi, dalam Perda disebutkan syarat menduduki jabatan kepala sekolah, agar pengawas punya kemampuan manajerial. Sehingga ketika supervisi atau pembimbingan kepada kepala sekolah, mereka sudah punya bekal.
”Mereka menjalani tes pada 2006 dan diangkat 2008, sementara Perda-nya berlaku 2009. Perda tidak perlu direvisi. Tapi, dinas akan memberikan pembekalan kepada pengawas agar memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah.” (tyo/isk/ce1)