Idham Cholid Pekan Ini Disidang

173

WONOSOBO – Berkas kasus dengan tersangka Idham Cholid mantan Ketua DPRD Wonosobo periode 1999-2004, oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Koupsi (Tipikor) Semarang. Direncanakan, pada pekan ini, tepatnya 30 Januari, akan segera disidang.
“Berkas sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, penetapan sidang sudah keluar pada Kamis pekan ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Suharto melalui Kasi Pidsus Anto Widi, kepada Radar Semarang kemarin (27/1).
Menurut Anto Widi, pada agenda sidang pertama pekan ini, akan disampaikan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU). Dalam penyusunan dakwaan JPU, Idham akan diancam dengan dakwaan primer yakni pasal 2 ayat 1 junto no 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU. No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Selain itu, terdakwa juga dijerat dakwaan subsider pasal 3 No 18 UU no 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU. No 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP.
“Untuk lebih lengkapnya, dalam persidangan nanti akan kami sampaikan alasan dakwaan ini,”katanya.
Anto mengatakan, dalam kasus ini, juga akan melibatkan banyak saksi yang dihadirkan JPU. Di antaranya para mantan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 akan menjadi saksi untuk dimintai keterangan terkait kebijakan asuransi, purna bhakti dan tali asih untuk para anggota DPRD periode itu.
“Semua saksi yang kami periksa, akan menjadi saksi juga dalam rangkaian sidang nanti, termasuk dari pihak asuransi,” jelasnya.
Dijelaskan, hingga saat ini jumlah tersangka dalam kasus ini masih satu. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam proses sidang nanti akan muncul fakta baru yang menyeret nama tersangka lain.
“Kita lihat saja dalam sidang nanti, bisa saja saksi naik menjadi tersangka. Kalau memang dalam fakta persidangan muncul fakta baru yang mendukung unsur pidana,” paparnya.
Seperti diketahui, Idham Cholid ditetapkan sebagai tersangka diduga pada saat menjabat sebagai ketua DPRD Wonosobo periode 1999-2004 menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam peraturah daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2002, 2003 dan 2004.
Ada tiga komponen anggaran yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Wonosobo, yaitu dana purna bhakti, asuransi kesehatan dan tali asih (pesangon purnatugas) DPRD. Dari tiga komponen tersebut, jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD secara keseluruhan sekitar Rp 80-an juta. Ketiga kebijakan ini, dinilai melanggar dan membuat negara mengalami kerugian hampir Rp 4 miliar. (ali/lis)