Pencemaran Nama Baik
KRAPYAK — Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhi pidana 4 bulan penjara kepada Fransisca Etty. Guru les bahasa Inggris itu terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Direktur Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Udaranto Pudjiharmoko. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 7 bulan penjara.
Majelis hakim memutuskan menolak pembelaan terdakwa yang sempat 7 tahun menjadi buron tersebut. Alasannya, perbuatan Fransisca yang berkirim surat kepada Direktur Pelindo II Surabaya adalah perbuatan fitnah yang mengkibatkan nama baik korban Udaranto tercemar.
”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Yakni, perbuatan tentang laporan yang bersifat fitnah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut,” beber I Gede Komang Adinatha, hakim yang memimpin sidang, Senin (27/1).
Tindakan bersama-sama yang dimaksud hakim, yakni Fransisca Etty terbukti bersama-sama Evarisan telah melakukan fitnah terhadap Udaranto. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dengan mengirimkan surat pengaduan kepada Pelindo II Surabaya.
Fransisca mengadu kepada Evarisan tentang kejadian yang dialaminya atas perlakuan Udaranto. Atas hal itu, keduanya sepakat mengirimkan surat pengaduan kepada Pelindo II selaku atasan Udaranto.
Ada dua surat yang dikirimkan, yakni pada 19 Januari 2006 dan 13 Februari 2006. Isi surat saling berkaitan, di mana menyatakan bahwa Udaranto adalah seorang pejabat negara yang tidak bermartabat lantaran melakukan perbuatan tidak bermoral. Sehingga tidak menunjukkan pejabat yang bersih dan bermartabat.
Selain itu, terdakwa meminta agar kontrak belajar privat bahasa Inggris antara terdakwa dengan korban dikembalikan dan diperpanjang. ”Dari perbuatan tersebut, jelas ada kehendak bersama yang dilakukan Fransisca dan Evarisan untuk mencoreng nama baik korban Udaranto,” tandasnya.
Hakim tidak menanggapi keberatan terdakwa dalam pledoi yang diajukan Fransisca. Pasalnya, hakim telah bisa membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti tindak pidana.
Salah satunya pembelaan terdakwa yang menyatakan perkara ini adalah lantaran adanya pemicu uang yang dituangkan dalam pledoi berjudul ’Hukum vs Fulus’. Menurut Adinatha, hal itu tidak termasuk dalam pokok perkara. ”Sehingga kami abaikan,” tandasnya.
Selain itu, pembelaan yang menyatakan bahwa dalam kasus ini terdakwa adalah korban dari perbuatan yang dilakukan Udaranto, yakni telah diperlakukan tidak senonoh dengan memegang tangan, mencium dan mengajak check in di hotel, menurut hakim, hal itu selama persidangan tidak dapat dibuktikan. ”Sehingga tidak dapat kami simpulkan bahwa dalam hal ini terdakwa adalah korban,” tandasnya
Putusan ini mempertimbangkan beberapa hal. Yang memberatkan lantaran Fransisca mangkir sidang sejak 2007, sehingga masuk daftar pencarian orang (DPO). Selain itu, terdakwa memberikan keterangan berbelit sehingga memperlambat jalannya sidang. ”Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum.”
Menanggapi vonis tersebut, Fransisca langsung menyatakan tidak sependapat dan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. ”Mohon maaf, di hadapan sidang terbuka kami menyatakan akan melawan putusan ini dengan banding yang mulia,” kata Fransisca ketika ditanya hakim.
Sementara Jaksa Sugeng dari Kejari Semarang masih belum menentukan sikap. ”Kami pikir-pikir yang mulia,” kata Sugeng. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, sebelumnya jaksa Sugeng menuntut pidana 7 bulan penjara.
Kasus ini bermula ketika Fransisca menawarkan jasa kursus kepada Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Fransisca saat itu mengajar pegawai-pegawai TPKS termasuk Udaranto Pudjiharmoko selaku General Manager TPKS dengan sistem les privat. Saat mengajar, Fransisca kerap berpakaian ketat dan mini seperti you can see. Ia dituduh melakukan fitnah kepada General Manager TPKS Udaranto yakni dengan mengirimkan surat pengaduan ke Direktur Pelindo II Surabaya. Padahal, saat itu Udaranto sedang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Udaranto kemudian melaporkan tindakan Fransisca tersebut ke kepolisian. (bud/aro/ce1)