Di-PHK Sepihak oleh Perusahaan
PEKALONGAN — Ratusan buruh PT Gipsada di Jalan Raya Pantura 167, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan, Senin (27/1) siang kemarin, berunjuk rasa. Mereka ”menduduki” kantor DPRD Kota Pekalongan, selama 6 jam.
Aksi buruh dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap manajemen PT Gipsada yang memberhentikan 57 rekan mereka tanpa alasan jelas. Mereka meminta ke-57 buruh tersebut, dipekerjakan kembali.
Semula unjuk rasa berjalan tertib. Sejumlah demonstran melakukan orasi, sembari membawa berbagai poster. Namun, karena tidak ada satu pun anggota dan ketua dewan menemui mereka, pengunjuk rasa merangsek masuk.
Buruh masuk ke ruang sidang DPRD, dengan kawalan puluhan satpol PP, menunggu kedatangan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan ketua DPRD setempat.
Koordinator aksi solidaritas mogok kerja PT Gipsada, Neti Aisyah, 27, mengatakan, unjuk rasa dilakukan karena PT Gipsada melakukan PHK sepihak.
Menurut Neti, PT Gipsada beralasan bahwa 57 karyawan tersebut telah membentuk serikat pekerja, sehingga mengganggu kinerja perusahaan.
”Membentuk serikat pekerja tidak melanggar Undang-Undang, tapi kenapa kami justru di-PHK? Karena itu, kami menuntut agar pihak perusahaan mempekerjakan kami kembali,” ungkap Neti yang juga Ketua Serikat Pekerja PT Gipsada.
Neti mengancam, jika PT Gipsada tak memenuhi tuntutannya, maka ratusan pengunjuk rasa akan terus berada di dalam ruang sidang DPRD hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Yakni, dipekerjakan kembali, diikutkan Jamsostek, JKN, serta upah minimal Rp 37 ribu per hari, bukan Rp 17 ribu/hari. Menurut Neti, 57 karyawan yang di-PHK, selama ini hanya dibayar Rp 17 ribu per hari. Mereka juga tidak diikutkan Jamsostek serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Bowo Leksono, menyesalkan sikap manajemen PT Gisapda yang tidak bersedia datang untuk melakukan mediasi. Sehingga tidak ada titik temu antara buruh dan pihak perusahaan.
Menurut Bowo, dewan berkepentingan mendengarkan penjelasan manajemen PT Gipsada. Harapannya, tahu akar masalah dan bisa memberikan masukan.
”Kalau upah buruh sehari Rp 17 ribu, jelas PT Gipsada ini salah, karena upah UMK minimal Rp 49 ribu, bukan Rp 37 ribu per hari. Tuntutan para buruh ini sudah terlalu rendah, seharusnya PT Gipsada bisa memenuhinya,” kata Bowo Leksono.
Bowo berjanji akan berusaha membantu para buruh. Dewan menjadwalkan akan memanggil semua pihak yang bertikai, mulai kepala Dinas Dinsosnakertrans, pimpinan PT Gisapda dan perwakilan buruh.
Bowo mengancam, jika PT Gisapda dan Dinsosnakertrans tidak mau datang, pihaknya akan memanggil secara paksa. ”Kami sebagai wakil rakyat, maka akan berpihak pada rakyat, dalam hal ini buruh, kita akan panggil paksa, jika tidak ada kepastian datang,” tutur Bowo.
Manajer Personalia PT Gisapda, Mia Kania Handayani yang datang dengan pengawalan, menegaskan, pihak perusahaan sudah berulang kali melakukan negosiasi. Hal itu dilakukan sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, klaim dia, selalu ditanggapi dengan unjuk rasa yang mengganggu pekerja lain.
Mia mengklaim, ke-57 karyawan tersebut, telah habis masa kontraknya dan belum diperpanjang. Hingga kini, pihak perusahaan masih berupaya melakukan perundingan internal. ”Kami masih berupaya melakukan hal terbaik, agar perusahaan tidak merugi dan buruh juga bisa diakomodasi untuk bisa kerja kembali.”
Mia beralasan, kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang tidak membaik, karena banyak barang pesanan yang dikembalikan oleh buyer.
”Pihak perusahaan sudah menaikkan upah dari Rp 17 ribu per hari, menjadi Rp 22 ribu per hari, namun buruh tetap menolak, dan bersikukuh pada angka Rp 37 ribu per hari, dengan Jamsostek dan JKN. Mestinya, buruh juga memahami kondisi perusahaan, agar tidak merugikan salah satu pihak.”
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industrial, Dinsosnakertrans, Slamet Mulyadi, menyarankan, kedua pihak untuk melakukan mediasi kedua. Tujuannya, tercapai kesepakatan, dengan pikiran jernih bukan saling emosi. ”Kita tunggu dalam satu minggu ke depan.” (thd/isk/ce1)