Warga Kembalikan Patok Prona BPN

235

Dianggap Terlalu Mahal Biaya Prona
KAJEN — Ratusan warga desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, kemarin mengembalikan patok Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Balai Kecamatan.
Hal itu dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap BPN, karena tarif pembiayaan sertifikat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) terlalu mahal. Yakni, antara Rp 650 ribu hingga Rp 850 ribu per sertifikat. Selain itu, pihak BPN secara mendadak meminta warga segera melunasi biaya Prona.
Warga kecewa, karena pihak BPN tidak memberikan tenggat waktu yang cukup panjang. Padahal, warga baru saja mengalami musibah banjir, lama tidak bekerja, dan belum kembali berdagang. Karena itu, warga miskin tidak mampu membayar biaya Prona yang dinilai memberatkan warga.
Warsadi, 46, salah seorang warga Desa Sijeruk RT 01 RW 03, Kecamatan Sragi, mengaku bingung harus melunasi biaya Prona sebesar Rp 650 ribu. Nominal sebesar itu dinilai memberatkan, karena kondisi ekonomi keluarganya belum membaik pascabencana banjir. ”Kalau tidak habis banjir, pekerjaan lancar, biaya sertifikat tanah Rp 650 ribu, tidak terlalu mahal. Jika dibandingkan mengurus sendiri membuat sertifikat tanah,” ungkap Warsadi.
Karena itu, Warsadi mengaku terpaksa mengembalikan patok BPN, karena belum mampu membayar secara penuh dari uang Rp 650 ribu yang diminta BPN. Menurut dia, saat ini banyak warga yang ingin ikut program Prona, namun tidak mampu membayar. ”Saya kembalikan dulu patok BPN-nya, mau cari utangan,” tutur Warsadi, didampingi istrinya, Dasni.
Keluhan senada disampaikan Karsadi, 52, warga lainnya. Ia mengaku terpaksa mengembalikan patok yang sudah diambil, karena takut ditagih oleh petugas BPN.
Menurut dia, patok diperoleh setelah membayar biaya Rp 166 ribu dan dilunasi seminggu kemudian. ”Untuk Desa Sumublor, biaya sertifikat Prona Rp 750 ribu, belum termasuk biaya ukur dan uang transportasi petugas BPN. Sementara saya kembalikan dulu patoknya, nunggu uang gadai motor cair,” kata Karsadi.
Kepala Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Rebo, membenarkan, biaya sertifikat Prona dari BPN sebesar Rp 650 ribu. Menurut Rebo, biaya uang muka Rp 166 ribu, untuk membeli patok BPN.
”Sisanya menunggu pembayaran pelunasan dari warga yang mengikuti Prona,” kata Rebo yang mendapatkan jatah Prona 150 bidang.
Rebo menandaskan, biaya Prona Rp 650 ribu sangat murah, jika dibandingkan biaya Prona dari desa lain. Menurut dia, di Desa Sumublor, Desa Tegalontar, serta desa di Kecamatan Kesesi, tarifnya Rp 750 ribu.
Terpisah, Ketua Koordinator Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Edi Widyanto, mengatakan, Kabupaten Pekalongan mendapatkan 2.000 bidang sertifikat Prona. Yaitu, diikuti oleh 16 desa dari 4 kecamatan.
Namun, Edi Widyanto membantah ratusan peserta Prona mengembalikan patok BPN, karena biaya yang dikenakan BPN terlalu mahal. Edi berjanji akan melakukan evaluasi, terkait keluhan masyarakat.
”Saya tidak tahu untuk biaya tarif Prona, karena itu tugas orang yang di lapangan. Nanti kita evaluasi.” kata Edi. (thd/isk/ce1)